Koreri.com, Manokwari– Anggota Pansus DPR-RI Rico Sia mengatakan, akan didorong untuk dikaji lebih mendalam lagi terkait dua pasal dalam Undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus di Tanah Papua.
Sesuai usulan inisiatif pemerintah melalui Kemendagri ada dua pasal namun pansus akan melakukan kajian sehingga ada tambahan pasal mengingat revisi undang-undang ini akan berlaku selama 20 tahun kedepan.
“Jangan sampai apa yang kita perjuangkan bersama, ingin melihat orang papua yang ada di Papua ini sejahtera namun kemudian menjadi gejolak seperti yang terjadi saat ini, harus ada perubahan,” kata Rico Sia kepada wartawan usai mengikuti rapat dengar pendapatan umum bersama pemerintah provinsi Papua Barat di Manokwari, Senin (3/5/2021).
Anggota Fraksi NasDem DPR-RI Dapil Papua Barat ini mengatakan, hal ini akan menjadi focus utama yang akan diperjuangkan serta dikawal hingga tuntas supaya revisi itu maksimal dan diundangkan.
Untuk maksimalnya pelaksanaan otsus di Papua maka Rico akan mengusulkan jangka waktu evaluasi penggunnaan anggaran otonomi khusus, agar apa yang menjadi roh dari Undang-undang ini bisa menyentuh masyarakat asli papua.
Selain itu Rico meluruskan bahwa stigma bahwa kegagalan otsus ada di Pemerintah Pusat menurutnya tidak tepat karena yang mengelolah anggaran milyaran tersebut pemerintah daerah, orang pusat hanya gelontarkan.
“Kita tidak boleh menyalahkan siapa-siapa disini tetapi kita cari solusi, akan kita perjuangkan untuk bukan saja uang dikasih namun kewenangan otsus juga dikasih ke daerah supaya pemerintah daerah mengatur secara maksimal supaya tidak menimbulkan konflik di daerah,” tegas politisi NasDem itu.
Dirjen Otda Kemendagri Akmal Malik pun memberikan signal lampu hijau untuk penambahan revisi pasal sesuai kebutuhan, dari hasil rapat dengar pendapat umum dengan pemerintah daerah dan stakeholder.
“Tentunya apa yang kita lakukan sekarang yaitu mendengar dan dari awal kita sudah dengar tetapi apakah dalam prosesnya akan ada penambahan itu kita (Pemerintah) serahkan sepenuhnya kepada tim pansus dan akan kita bahas bersama,” pungkas Dirjen Otda.
KENN
