Koreri.com, Jayapura – Polemik penunjukkan mendadak Sekretaris Daerah Dance Yulian Flassy sebagai Plh Gubernur Papua oleh Kementerian Dalam Negeri RI masih terus begulir.
Bahkan kini bergulir isu kudeta jabatan Gubernur Papua untuk menggeser Lukas Enembe.
Ketika disinggung hal itu, Koalisi Rakyat Papua menyampaikan tanggapannya sebagaimana disampaikan ketuanya, Diaz Gwijangge dalam keterangan pers di Kota Jayapura, Sabtu (26/6/2021).
“Kami tidak bicara mengandai – andai tapi saya kira Sekretaris Daerah Papua Dance Yulian Flassy yang merasa sebagai seorang birokrat yang bersih dan murni pasti mengerti aturan hirarki birokrasi dan tata cara Pemerintah. Siapa yang harus berkoordinasi dengan siapa? Dia posisi sebagai bawahan Gubernur harus tahu dan mengerti aturan itu,” tegasnya.
Diaz mengakui masyarakat sebagai orang awam tidak mengetahuinya.
“Tetapi aturan dan mekanisme birokrasi itu sudah jelas, bahwa seorang Sekda terhadap Gubernur dan Gubernur terhadap Presiden dan Mendagri itu ada hirarki birokrasi,” sambungnya.
Menurut politisi muda ini, penunjukkan Plh Gubernur Papua sudah kelewatan bahkan terindikasi ada praktik maladministrasi.
Dan lebih ekstrim lagi, bisa dicap “kudeta jabatan Gubernur” oleh Sekda yang notabene hanya pembantu kepala daerah.
“Jadi, demo besok ini hanya teguran bahwa Sekda harus tahu diri jangan langkahi Gubernur,” tegasnya lagi.
Diaz kemudian bertanya, siapa yang pilih Sekda? Gubernur itu jabatan politik yang dipilih oleh rakyat secara langsung dan tidak semudah itu sekda ajukan surat permohonan untuk ditunjuk jadi Plh Gubernur.
“Jadi, kami tegaskan bahwa kalau mau masih bekerja di Papua harus ikuti aturan yang sebenarnya. Jangan main sembarang, karena mengganggu psikologis seorang Gubernur yang sudah sembuh untuk kembali melayani masyarat Papua,” tukasnya.
VER
