Koreri.com, Jayapura – Komunitas Papua Anti Korupsi (KOMPAK) menggelar aksi unjukrasa menuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan emeriksaan dan penyelidikan sejumlah kasus dugaan korupsi besar di Papua termasuk dugaan korupsi dana PON XX.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pernah membeberkan besaran dana PON XX dari tahun 2018 – 2021, mencapai kurang lebih Rp 10,431 triliun.
“Dana yang sangat besar namun meninggalkan banyak persoalan. Terutama tunggakan pembayaran honor para tenaga relawan, media, dan pihak ketiga lainnya,” kata Loius Raiwaky saat membaca aspirasi demo memperingati hari anti korupsi sedunia di lingkaran abepura, Kamis (9/12/2021).
KOMPAK mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menangkap koruptor dana Otonomi Khusus dan meminta pejabat korup di Papua, segera ditangkap.
“Pejabat yang diharapkan bekerja dengan benar, telah menciderai kepercayaan rakyat menggelapkan uang Negara,” ujarnya.
Diharapkan pemerintah segera melengser/mengganti para pejabat yang terindikasi korup, juga pejabat dengan kinerja rendah yang berpeluang melakukan korupsi uang negara.
Berkaitan dengan perang melawan korupsi, KOMPAK mengajak semua pihak bergandengan tangan dalam bertindak dengan melaporkan ke aparat penegak hukum apabila menemukan indikasi korup yang dilakukan pejabat di tempat kerja.
“Karena sistem anti korupsi dan upaya penanganan korupsi, masih tertinggal jauh di Papua. Pemberantasan korupsi ibarat bayi yang terus belajar merangkak,” katanya.
RED
