Koreri.com, Ambon – DPRD Maluku menggelar rapat paripurna dalam rangka penutupan Masa Sidang III Tahun sidang 2022 dan Pembukaan Masa Sidang I Tahun 2022/2023.
Wakil Ketua DPRD Maluku Azis Sangkala yang dikonfirmasi membenarkan hal itu.
“Ini tantangan terbesar kita yaitu menyelesaikan APBD baik itu perubahan anggaran dan juga APBD induk. Tentu ini sangat berdampak pada kepentingan luas masyarakat, karena disanalah belanja pemerintah daerah untuk mengatasi inflasi, untuk pembangunan serta untuk mengatasi masalah-masalah dampak sosial dari kenaikan BBM dan sebagainya,” terangnya kepada awak media seusai paripurna, Kamis (22/9/2022).
Dikatakan Azis, tadi saat paripurna ada atensi juga dari seluruh anggota terkait kelangkaan BBM.
“Harga sudah naik, tapi tetap saja langka. Kami sudah minta ke komisi terkait mungkin ada usulan dari beberapa teman ada kunjungan komisi untuk bisa menyelesaikan atau memperbincangkan ini di DPRD,” kata dia.
Hal ini juga sebagai perhatian dari internal Dewan terhadap persoalan-persoalan tadi agar agenda reses bisa difasilitasi di rapat paripurna sehingga ada usulan kolektif ke Pemerintah daerah.
“Karena faktanya banyak usulan ke anggota Dewan selama mereka kembali ke dapil masing-masing,” sambungnya.
Azis juga menjelaskan, terkait BBM ini memang kerja komisi sudah berjalan selama ini.
“Komisi II bahkan kita sudah sempat jelaskan ke Jakarta terkait kelangkaan minyak tanah. Namun dinamika kan terus berkembang, kebutuhan masyarakat kan terus berkembang dan kenaikan BBM ternyata bukan solusi juga. Kita tidak melihat kenyataan BBM naik lalu tersedia dengan memadai,” jelasnya.
Kemudian, pihaknya meminta komisi untuk rapat lagi guna membicarakan masalahnya apa, kelangkaannya dimana, dan minta solusinya seperti apa dengan Pertamina.
“Namun juga ada pemikiran kalau ada juga yang main. Makanya harus ada kepolisian juga Disperindag saat rapat gabungan komisi,” imbuhnya.
Ketika disinggung soal pengawasan BLT, Azis menandaskan, pihaknya sudah meminta Komisi IV yang bemitra dengan Dinas Sosial untuk segera menggelar rapat untuk mengevaluasi penyaluran BLT dan juga dampak-dampak sosial yang ditimbulkan dari BBM ini.
JFL
