Koreri.com, Saumlaki (27/6) – Bupati Petrus Fatlolon menjamin aparatur sipil negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) atau tenaga kontrak kerja netral saat pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Maluku, Rabu (27/6/2018).
Bahkan ia mengaku telah menginstruksikan hal kepada seluruh jajarannya untuk tetap bersikap netral selama tahapan berlangsung.
Pernyataan Bupati tersebut sekaligus menjawab ada kekhawatiran sejumlah kalangan, jika besar kemungkinan para ASN dan P3K di MTB ikut terlibat dalam mempengaruhi masyarakat untuk memilih pasangan calon petahana yakni Ir. Said Assagaf dan Ir. Andreas Rentanubun dengan jargon SANTUN.
“Terkait Pilgub tanggal 27 Juni 2018 itu ASN di MTB ini netral, tidak ada arahan dari pimpinan atau kepala daerah dan atau siapa pun untuk memilih pasangan calon tertentu. Karena ASN memilik hak pilih maka mereka berhak untuk memilih satu di antara tiga pasangan calon yang ada sesuai dengan suara hati masing-masing,” kata dia di ruang kerjanya, Selasa (26/6/2018).
Menjawab pertanyaan soal adanya pertemuan tertutup antara Bupati dengan ratusan perwakilan P3K di ruang pertemuan kantor Bupati, Senin (25/6/2018), Fatlolon membantah menggelar pertemuan untuk mengarahkan para P3K memilih pasangan SANTUN.
Pertemuan tersebut, kata dia, dilakukan sebagai kelanjutan dari pertemuan tanggal 6 Juni 2018, dimana saat itu hanya dilakukan penyerahan SK yang dilanjutkan dengan sosialisasi dan penandatanganan perjanjian kontrak kerja jangka waktu tertentu.
Intinya bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pimpinan SKPD dan PPK terhadap hak dan kewajiban serta sanksi bagi P3K.
Sehingga diharapkan dapat mendorong terciptanya aparatur yang memiliki disiplin tinggi, profesional dan penuh tanggung jawab.
“Pertemuan kemarin itu dalam rangka membenahi administrasi dan sekaligus membicarakan hak-hak normatif dari P3K. Misalnya selama ini mereka terima gaji secara manual. Nah, kita ingin supaya pemberian gaji dilakukan melalui bank sehingga tepat waktu, tertata dengan baik dan tidak bergantung kepada bendahara gaji,” sambungnya.
Dalam pertemuan itu juga dibahas rencana pemberian santunan bagi P3K yang akan memasuki usia pensiun atau dikategorikan berhalangan tetap, serta rencana pembentukan organisasi P3K untuk mempermudah komunikasi dengan pimpinan daerah terkait hak dan kewajiban mereka.
“Jadi tidak ada unsur politik dalam pertemuan itu. Kalau ada yang menilai itu mengandung unsur politik maka berlebihan atau terlalu sensitif,” tegas Bupati.
Sebagaimana diketahui, Petrus Fatlolon yang adalah kader partai Demokrat dipercayakan sebagai Koordinator Tim Pemenangan pasangan SANTUN di Kabupaten MTB.
Memiliki dua peran ini tentu mengundang kekhawatiran masyarakat terhadap netralitas ribuan ASN dan P3K di kabupaten yang berjuluk Duan-Lolat itu.
SML
