Koreri.com, Jayapura (7/2) – Legislator jalur pengangkatan 14 kursi wilayah adat Meepago, John NR. Gobai, mengatakan banyak tambahan libur fakultatif bisa mempengaruhi kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua dan malas untuk melayani masyarakat.
“Jadi, yang perlu untuk libur baru buat surat edaran libur fakultatif. Jangan tambah – tambah lagi cuti bersama sebelum dan sesudah itu, nanti ASN malas kerja banyak,” cetusnya di kantor DPR Papua, Kamis (7/2/2019).
Menurut Gobai, tambahan waktu libur fakultatif atau cuti bersama bagi ASN saat hari – hari besar keagamaan lain ini hanya menghabiskan uang daerah untuk berangkat ke luar Papua.
“Libur banyak ini untuk kasih habis uang daerah dan kinerja ASN dalam melayani masyarakat tidak ada,” ujarnya.
Dikatakan, sebaiknya libur atau cuti bersama yang sebelum dan sesudah dari tanggal libur di kalender itu tidak perlu ditambah libur lagi.
“Contoh libur fakultatif untuk tanggal 5 februari 2019 itu libur fakultatif Injil masuk Papua dan juga bertepatan tahun baru cina “Imlek” itu tetap libur tapi tanggal 4 dan 6 februari itu tidak perlu libur lagi,” beber Gobai.
Salah satu contoh lagi, pada Desember 2018 jadwal libur pertama yang dikeluarkan Pemprov Papua tanggal 13 Desember sementara sidang paripurna APBD belum selesai akhirnya di rubah lagi sampai tanggal 22 Desember 2018.
ASN itu sebenarnya pelayan masyarakat sehingga untuk bisa melakukan pelayanan yang prima maka konsekuensi itu libur harus dikurangi.
“Supaya pelayanan Pemerintahan ini bisa berjalan maksimal kepada masyarakat,” jelasnya.
Sekali lagi, kata Gobai, Pemprov Papua harus tiadakan libur fakultatif dan cuti bersama sebelum dan sesudah itu.
“Jadi pada waktu tanggal 5 februari itu libur pada tanggal 5 saja, sementara sebelum tanggal 5 dan sesudah itu tidak perlu libur lagi,” tukasnya.
VDM
