• Pemerintahan
  • Serba-Serbi
  • Fokus
  • Nasional
  • Hukum & Kriminal
  • Internasional
  • Sorotan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Tekno
Jumat, Maret 5, 2021
  • Login
  • Pemerintahan
  • Serba-Serbi
  • Fokus
  • Nasional
  • Hukum & Kriminal
  • Internasional
  • Sorotan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Tekno
No Result
View All Result
Koreri Trans Media
  • Pemerintahan
  • Serba-Serbi
  • Fokus
  • Nasional
  • Hukum & Kriminal
  • Internasional
  • Sorotan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Tekno
No Result
View All Result
Koreri Trans Media
No Result
View All Result
Home Nasional

KPK Diminta Fair Soal Pemicu Insiden Hotel Borobudur

11 Februari 2019
Di Nasional
0
Foto dua oknum pegawai KPK yang diamankan oleh Staff Pemprov Papua ke Polda Metro Jaya, 3 Februari lalu

Foto dua oknum pegawai KPK yang diamankan oleh Staff Pemprov Papua ke Polda Metro Jaya, 3 Februari lalu

Share on FacebookShare on Twitter

Koreri.com, Jakarta (11/2) – Komisi Pemberantasan Korupsi RI diminta fair dalam menyikapi soal insiden di Hotel Borobudur yang melibatkan anggotanya dan pejabat Pemerintah Provinsi Papua.

Menyusul kegagalan lembaga antirasuah ini dalam upaya Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Hotel Borobudur dengan menggembar-gemborkan isu penganiayaan terhadap dua pegawainya, Sabtu (2/2/2019) lalu.

“KPK harus fair dengan skenario OTT yang gagal dan bukan sebaliknya menggembar-gemborkan isu penganiayaan petugasnya. Sebab itu, harus dijelaskan oleh KPK secara transparan, jujur dan terbuka kepada publik, apa yang pegawai KPK lakukan di Hotel Borobudur hingga terjadi insiden itu,” terang Kuasa Hukum Pemerintah Provinsi Papua, Stefanus Roy Rening di Jakarta, Senin (11/2/2019) siang.

Menurutnya, apa yang terjadi saat ini adalah akibat sistem kerja KPK yang tidak professional, menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan, mempergunakan hukum untuk menakut-nakuti masyarakat.

“Hal ini menunjukkan sikap tidak percaya KPK terhadap Pemprov Papua dalam pengelolaan keuangan yang seharusnya tidak perlu terjadi,” sambung Roy.

Apalagi, empat tahun belakangan, terhitung sejak 2015, KPK telah bekerja sama dan berkomitmen bersama-sama dengan Pemprov Papua dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

“Tak ada satu pun barang bukti yang ditemukan di lokasi dalam kaitan dengan isu suap. Makanya ini yang kita katakan bahwa pimpinan KPK beserta seluruh jajarannya telah melakukan upaya kriminalisasi terhadap Pemerintah Provinsi dan Gubernur Papua. Karena itu, pimpinan KPK harus menjelaskan hal itu secara terbuka,” lanjutnya.

Pertanyaannya adalah mengapa mereka mengirim mata-mata lagi? Itu kan tandanya KPK tidak percaya Gubernur Papua memimpin daerahnya. Padahal sudah ada kerjasama Pemprov dengan lembaga anti korupsi ini.

“Karena itu, KPK harus jelaskan kepada publik, terutama rakyat di Papua, karena mereka mau tahu, ada apa ini? Kita prihatin, kita tidak mau KPK dipakai sebagai alat politik untuk melakukan kriminalisasi terhadap pimpinan-pimpinan kami di daerah. Kami menolak itu,” cetusnya Roy.

Ia merincikan, ada tiga indikator gelagat upaya kriminalisasi yang sedang dilakukan KPK kepada Pemprov Papua.

Pertama, para pegawainya yang datang ke Hotel Borobudur 2 Februari 2019 itu melakukan pemantauan, sama sekali tidak dibekali surat tugas.

Kedua, jika KPK mengatakan ada tindak pidana korupsi yang diselidiki hingga mengirim pegawainya melakukan pemantauan, pertanyaannya adalah tindak pidana korupsi yang mana?

“Ketiga, KPK katakan ada indikasi suap. Kalau ada, mana uangnya? Bukti uangnya mana? Semua tak ada bukti. Karena itu, sudah sepentasnya semua pimpinan KPK diajukan ke Dewan Kode Etik,” tegasnya.

VDM

Berita Terkait

Data Tenaga Honorer Papua Melebihi Kuota 20 Ribu, Kemenpan-RB Surati Gubernur

Data Tenaga Honorer Papua Melebihi Kuota 20 Ribu, Kemenpan-RB Surati Gubernur

4 Maret 2021

Koreri.com, Jayapura - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) telah kembalikan data tenaga honorer ASN ke Pemerintah Provinsi...

Pemprov Papua Klarifikasi Dugaan Penyalahgunaan Dana Otsus 1,8 Triliun

Pemprov Papua Klarifikasi Dugaan Penyalahgunaan Dana Otsus 1,8 Triliun

1 Maret 2021

Koreri.com, Jayapura – Pemerintah Provinsi Papua klarifikasi dugaan penyalahgunaan dana otsus Rp1,8 triliun lebih yang menjadi temuan BPK dan Kepolisian...

Perda Saham 4 Persen Dinilai Cacat Hukum, Haris Azhar : Itu Persekongkolan Untuk Korupsi

Desak Tangkap Bupati Mimika, Lokataru Surati KPK

15 Februari 2021

Koreri.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI didesak untuk segera menangkap dan menahan Bupati Eltinus Omaleng yang diduga melakukan...

Dua Hari Papua Libur dan Cuti Bersama Peringati HPI ke -166

Dua Hari Papua Libur dan Cuti Bersama Peringati HPI ke -166

3 Februari 2021

Koreri.com, Jayapura – Pemerintah Provinsi Papua telah mengeluarkan surat edaran tentang penetapan hari libur dan cuti bersama pada tanggal 4...

Kemensos Pastikan Program Bansos Tak Terganggu

Kemensos Pastikan Program Bansos Tak Terganggu

6 Desember 2020

Koreri.com, Jakarta - Kementerian Sosial (Kemensos) RI memastikan program bantuan sosial (bansos) bagi rakyat tidak akan terganggu pasca operasi tangkap...

FPHS Tsingwarop : Penghalang Proses Hukum Korupsi Bupati EO Harus Ditangkap

FPHS Tsingwarop : Penghalang Proses Hukum Korupsi Bupati EO Harus Ditangkap

27 November 2020

Koreri.com, Timika – Forum Pemilik Hak Sulung (FPHS) Tsingwarop meminta penegak hukum KPK, Kejaksaan maupun Kepolisian segera menangkap oknum yang...

Berita Selanjutnya
Gedung DPR RI, Jakarta

Bamus DPR RI - 8 Provinsi Rapat Lanjutan Bahas RUU Kepulauan

Rekomendasi

Tanamkan Disiplin Sejak Dini, Satgas TNI Ajarkan PBB di Sekolah Papua

Tanamkan Disiplin Sejak Dini, Satgas TNI Ajarkan PBB di Sekolah Papua

3 minggu ago
Terus Bertambah, Total Pasien Covid-19 Sembuh 417 Orang

Terus Bertambah, Total Pasien Covid-19 Sembuh 417 Orang

9 bulan ago

Populer

  • Fakta Dibalik Penangkapan 6 Senpi di Merauke, Laras Minimi Hingga Peredam

    Fakta Dibalik Penangkapan 6 Senpi di Merauke, Laras Minimi Hingga Peredam

    16 shares
    Share 6 Tweet 4
  • Data Tenaga Honorer Papua Melebihi Kuota 20 Ribu, Kemenpan-RB Surati Gubernur

    6 shares
    Share 2 Tweet 2
  • Masa Pemerintahan Piet-Matret Membangun SDM Teluk Bintuni

    6 shares
    Share 2 Tweet 2
  • Ketemu Menhub, Bupati Kasihiw Dorong Pembangunan Bandara dan Pelabuhan

    31 shares
    Share 12 Tweet 8
  • Penjelasan Gubernur Enembe Soal Dualisme Pelantikan Sekda Papua

    140 shares
    Share 56 Tweet 35
Koreri Trans Media

© 2017-2021 Koreri.com
All Rights Reserved

Navigate Site

  • Redaksi
  • Hubungi Kami
  • Disclaimer

Follow Us

No Result
View All Result
  • Serba-Serbi
  • Pemerintahan
  • Fokus
  • Pendidikan
  • Tekno
  • Sorotan
  • Olahraga
  • Internasional
  • Hukum & Kriminal
  • Inspirasi
  • Ekonomi
  • Kodam XVII Cenderawasih

© 2017-2021 Koreri.com
All Rights Reserved

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In