Koreri.com, Ambon – Bupati M. Taher Hanubun keluhkan kelambanan Pemerintah di tingkat Provinsi menangani permasalahan sejumlah jembatan di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) yang hingga saat ini belum juga beres.
Pasalnya, tak hanya insiden ambruknya jembatan Fair namun ternyata sejumlah fasilitas transportasi di wilayah itu pun dalam kondisi bermasalah dan notabene menjadi kewenangan provinsi.
Selain Fair, dua jembatan lainnya yang menghubungkan Dian Darat dan Rumah Dian serta jembatan yang berada di sebelah barat Kei Kecil menghubungkan Tethoat dan Dian Pulau.
“Jadi terkait dengan jembatan putus di Fair itu bukan baru tahun ini tapi masalahnya sudah sejak 2019 lalu. Masyarakat beraktivitas sehari-harinya dengan menggunakan transportasi speedboad atau ketinting sudah cukup lama. Makanya, selaku Bupati saya minta tolonglah, agar kita bisa melayani masyarakat ini dengan baik,” bebernya di Ambon, Senin (20/1/2020).
Tak hanya masalah itu, tetapi pelayanan air bersih juga terganggu karena jaringannya terpasang pada rangkaian jembatan yang baru putus.
“Kalau bisa, diupayakanlah bagaimana cara untuk menyelesaikannya karena ini adalah tanggung jawab Provinsi Maluku,” desaknya.
Kemudian, Hanubun juga menyinggung jembatan penyeberangan Dian Darat dan Rumah Dian yang kondisinya masih putus juga.
“Kalau sudah dianggarkan, maka kami harapkan agar dapat segera dikerjakan,” cetusnya.
Ketiga, jembatan penghubung yang terletak di kawasan barat Kei Kecil yaitu yang menghubungkan Tethoat dan Dian Pulau.
“Karena anggarannya sudah ada, lalu kenapa pekerjaannya sangat lama? Ini kan tugas provinsi ! Bukan lempar tanggungjawab tapi sebagai Pemerintah daerah kami minta bantulah agar segera diselesaikan. Karena sangat vital sebagai penghubung antara Kei Kecil sebelah barat dan timur,” sambungnya.
Ketika ditanya apakah tim yang sudah turun untuk assessment jembatan yang putus, telah melaporkan kepada Pemda, Hanubun pun menanggapinya.
“Yang pasti mereka sudah turun tapi begitulah, mereka lewat- lewat saja. Padahal kita yang merasakan kejadian dan dampaknya,” keluhnya.
Hanubun bahkan menduga mungkin saja tidak ada koordinasi antara Dinas PU Provinsi dan Dinas PU kabupaten Malra.
“Padahal kalau ada musibah, kita yang hadapi duluan bukan mereka (provinsi, red),” tegasnya.
BKL
