Koreri.com, Jayapura – Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) DPD Partai Demokrat Provinsi Papua yang diikuti 29 DPC Kabupaten dan Kota menghasilkan enam rekomendasi.
Ke enam rekomendasi tersebut dikeluarkan dalam rangka Kongres DPP Partai Demokrat dan Pilkada Serentak 11 Kabupaten di Provinsi Papua tahun 2020.
Hasil rekomendasi Rapimda disampaikan Sekretaris DPD Demokrat, Carolus Bolly saat penutupan di Hotel Horison, Jayapura, Minggu (9/2/2020).
“Jadi, pertama hasil rekomendasi Rapimda DPD Demokrat Papua meminta agar Kongres DPP Partai Demokrat dipercepat dalam waktu yang tak terlalu lama,” urainya.
Alasan kongres di percepat, kata Carolus, karena waktu kongres bertepatan dengan bulan Ramadhan dan perayaan Idul Fitri pada Mei 2020 nanti, sehingga harus dipercepat pelaksanaan.
Menurutnya, seluruh DPC Partai Demokrat Kabupaten dan Kota se-Provinsi Papua sepakat mendorong dan meminta kepada DPP Partai Demokrat untuk mempercepat kongres.
“Jika kongres dilaksanakan Mei maka waktunya mepet menjelang Pilkada serentak 11 Kabupaten tahun 2020, dimana pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan pada Juli 2020,” sambung Carolus.
Rekomendasi kedua, DPC Partai Demokrat Kabupaten dan Kota Se-Provinsi Papua juga sepakat agar dalam proses pemilihan Ketua Umum DPP nanti dilakukan secara aklamasi.
“Ketiga, seluruh DPC Partai Demokrat Kabupaten dan Kota Se-Provinsi Papua sepakat secara aklamasi mengajukan Wakil Ketua Umum DPP Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ditetapkan sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat periode 2020 -2025,” katanya.
Selanjutnya, rekomendasi keempat dalam kepengurusan untuk DPP Partai Demokrat periode 2020 – 2025 harus mengakomodir putra asli Papua.
“Jadi, kami minta Ketua Umum DPP Partai Demokrat terpilih nanti untuk mengakomodir kader OAP masuk dalam jajaran pengurus inti DPP Partai Demokrat periode 2020-2025,” jelasnya.
Kelima, DPD Demokrat Papua menunjukkan John Richard Banua sebagai Ketua Komisi Pemenangan Pemilu Daerah (KPPD) untuk Pilkada serentak 11 Kabupaten tahun 2020.
“Kami minta agar 11 kabupaten menyelenggarakan Pilkada Serentak tahun 2020 mendukung secara penuh kerja – kerja dari KPPD Partai Demokrat,” cetusnya.
Tahap I sudah dilalui dalam Rapimda DPD Partai Demokrat Provinsi Papua yakni 11 kabupaten dipersilakan untuk mengajukan pandangan -pandangannya terkait dengan Pilkada Serentak 2020.
“Ada yang sudah muncul nama calon, ada yang masih berseteru nama calon, ada yang masih bayang- bayang dan sebagainya. Semua akan terus dimantapkan menuju pada pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Juli mendatang,” kata Carolus.
Lanjut dia, tahap II yang akan dilakukan adalah tim dari DPD Partai Demokrat Provinsi Papua yang akan diturunkan pada 11 Kabupaten yang menggelar Pilkada.
“Mohon bantuan dan kerjasama dari seluruh Ketua dan Sekretaris DPC Partai Demokrat di kabupaten masing- masing bahwa tim DPD Demokrat Provinsi Papua, yang akan turun ke lapangan bukan untuk memutuskan calon Bupati dan Wakil Bupati,” imbuhnya.
Tapi, akan bertemu konstituen dalam rangka menjaring aspirasi, terkait dengan para calon Bupati dan Wakil Bupati yang berkembang di masyarakat.
“Siapapun nama pasangan calon yang berkembang disana akan dibawa naik oleh tim ke DPD Partai Demokrat Provinsi Papua,” terangnya.
Keenam, para calon Bupati dan Wakil Bupati sebelum menyerahkan berkas pendaftaran ke DPC Partai Demokrat Kabupaten dan Kota, wajib mensurvei tingkat keterpilihannya. Dalam hal ini menggunakan lembaga survei sesuai dengan Juklak Nomor 2 DPP Partai Demokrat.
“Ada daftar lembaga survei disitu, silakan mereka pilih sendiri. Kalau sudah lengkap baru mendaftar kepada DPC. Selanjutnya silakan ajukan ke tingkat DPD,” pungkasnya.
VDM
