as
as

Bupati Markum Didemo, Ini Sorotan Masyarakat Adat Keerom

Demo Bupati Keerom web

Koreri.com, Arso – Puluhan masyarakat Kabupaten Keerom melakukan demo damai di kantor Bupati setempat, jalan Trans Papua, Arso, Senin (31/8/2020).

Aksi demo yang berlangsung sejak pagi hingga sore hari itu meminta Bupati Keerom Muhamad Markum hadir untuk menjawab aspirasi masyarakat terkait berbagai permasalahan yang terjadi selama ini.

Masyarakat juga menuntut keadilan karena selama ini merasa dianaktirikan oleh Pemerintah Kabupaten Keerom.

Pantauan di lapangan sebelum digelar aksi demo damai, Dewan Adat Keerom (DAK) telah memblokade pintu masuk sejumlah perkantoran seperti kantor Bupati, DPRD dan Dinas Kesehatan dengan menimbun material pasir putih.

Sekretaris DAK, Laurens Borotain, mengatakan untuk kelima kalinya melakukan aksi demo damai menyuarakan aspirasi anak negeri asli Keerom yang merasa dianaktirikan dalam berbagai aspek.

“Jadi, demo kami hari ini menuntut keadilan atas hasil CPNS formasi 2018 yang belum diumumkan sehingga ada dugaan pergantian nama, ULP bagi ASN Kabupaten Keerom triwulan, insentif tenaga kesehatan sebagaimana disampaikan Kemenkes termasuk honor tim Covid-19 dan status honor K2 yang hingga saat ini belum jelas,” bebernya.

Menurutnya, aksi demo yang didukung DAK ini karena banyaknya aduan masyarakat sehingga Bupati Markum harus hadir untuk mengklarifikasi dan bertanggungjawab untuk semua itu.

“Ya, kami melihat penyelenggaraan pemerintahan seperti Dinas Kesehatan tidak maksimal, pendidikan hingga infrastruktur juga tidak ada pembangunan, bisa dilihat sendiri jalan di Keerom banyak yang rusak dan tidak layak,” tegas Laurens.

Ketua LSM Gempur Provinsi Papua, Panji Agung Mangkunegoro, mengatakan dari data pembangunan di Kabupaten Keerom seperti di kampung Milky ditemukan bahwa pelayanan kesehatan tidak ada.

Begitu juga dengan bidang pendidikan, ada sejumlah anak asli Keerom yang tidak merasakan akses di bidang itu.

“Jadi, masyarakat kampung Milky cari pelayanan kesehatan sampai ke Arso IV. Kami menilai kinerja Kepala Dinas Kesehatan tidak maksimal dan perlu diaudit,” desak Panji.

Menurutnya, ada temuan sejumlah puskesmas afirmasi Presiden Joko Widodo tidak berjalan maksimal.

“Termasuk juga masalah fasilitas Puskemas tidak lengkap dan tenaga medis tidak di tempat karena insentif tak terbayarkan,” jelas Panji.

Salah satu aktivis muda Papua, Victor Tibul, dalam orasinya meminta Bupati Keerom Muhamad Markum tidak perlu takut tapi harus berani temui massa pendemo untuk menjawab aspirasi yang disampaikan.

“Seharusnya Bupati Markum hadir terima aspirasi warga keerom yang datang demo di kantornya ini, bukan sembunyi dengan alasan berada diluar kota,” kecamnya.

Dikatakan, masyarakat yang demo di kantor Bupati hanya meminta hak dan menuntut keadilan sebagai anak asli Keerom sesuai isi UU Otsus Papua.

“Bupati harus jawab aspirasi ini, demo damai ini bukti bahwa hak ASN atau honor berupa insentif belum terbayarkan, tenaga honorer dan kesehatan butuh kepastian serta pengumuman CPNS formasi 2018,” tegasnya.

Massa aksi demo damai yang membawa sejumlah spanduk dan pamflet berisi aspirasi itu sempat menghentikan aksi karena hujan deras. Namun setelah hujan reda, aksi demo dilanjutkan kembali.

Meski sudah ditemui Sekda Keerom, Blasius Waluyo, namun para pendemo tetap menduduki kantor Bupati menuntut orang nomor satu di kabupaten itu menemui mereka.

Sementara itu, informasi yang dihimpun, Bupati Markum tidak bisa menerima massa pendemo karena sedang berada di Jakarta melobi rekomendasi partai untuk maju pilkada Keerom 2020.

SEO

as