Koreri.com, Jayapura – Masyarakat adat Kampung Nolokla, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, memalang stadion Papua Bangkit menjelang peresmian secara virtual yang direncanakan pada 23 Oktober 2020.
Pemalangan pintu masuk stadion Papua Bangkit untuk tagih janji Pemerintah Pusat dan Provinsi Papua soal ganti rugi air sungai Makanuay yang digunakan venue akuatik PON 2021 nanti.
Tokoh adat Kampung Nolokla, Jeri Ohee, mengatakan pihaknya telah menyampaikan surat sejak Januari 2019 tentang ganti rugi pemanfaatan air dari kali Makanuay yang disedot untuk kepentingan venue akuatik PON 2021.
Dikatakan, sejak pertemuan dilakukan Kejaksaan Tinggi Papua sebagai pengawas pembangunan venue di Kampung Harapan Distrik Sentani Timur namun jawaban yang didapatkan yakni pembangunan venue akutik tidak memanfaatkan air kali melainkan air tanah yang dibor langsung dari dalam tanah.
Tuntutan masyarakat adat tersebut menurut Ohee sangat beralasan karena adanya sambungan pipa berukuran besar yang masuk ke sungai Makanuay milik Masyarakat adat dan menyedot air ke venue dan Stadion Papua Bangkit.
“Kalau memang itu air tanah yang dipakai mengapa dari kali Makanuay ada bak penampungan air, terus ada dipasang pipa – pipa berdiameter delapan, itu maksudnya apa kalau memang di bilang tidak pakai air dari kali,” tegas Jeri di Sentani, Senin (19/10/2020).
Pihak pengelola proyek sendiri bahkan berdalih jika pemasangan pipa dan bak yang bangun di kawasan kali Makanuay, untuk penyaluran ke warga setempat.
“Kami dari kampung ini dari jaman Belanda kami punya (air) sendiri ke rumah – rumah itu sudah ada. Kami tidak manfaatkan pipa itu, bukan air dari pipa hitam yang di pasang pekerja proyek akuatik,” bebernya.
Dikatakan, jika pemasangan pipa ukuran 8 yang dikerjakan pekerja proyek akutik dan stadion Papua Bangkit tersebut jelas untuk kebutuhan kepentingan venue dan stadion sehingga pihaknya tidak mempersoalkan rencana peresmian stadion yang akan dilakukan pada 23 Oktober 2020 mendatang.
“Tetapi hak – hak masyarakat adat harus diselesaikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Papua,” tegas Jeri.
OZIE
