Koreri.com, Jayapura – Pengembangan industri sagu di Papua dinilai belum maksimal.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Tenaga Kerja Papua Laduani Ladamay saat acara diskusi bersama Kementerian Koordinator Perekonomian bersama Dinas Perindustrian, Perdagangan, UKM dan Tenaga Kerja beserta para pelaku usaha mikro di Jayapura, Selasa (1/12/2020).
“Papua memiliki luas lahan yang terbesar di seluruh Indonesia tapi untuk pengembangan industri sagu belumlah maksimal seperti di daerah Meranti, Kepulauan Riau,” akuinya.
Menurut Ladamay, pengembangan sagu di Papua membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat Diantaranya, peralatan industri yang mendukung produksi sagu bisa dilakukan secara optimal.
“Selama ini dalam pembicaraan dengan pusat terkesan hanya merencanakan program pengembangan sagu di Papua. Padahal, kunci suksesnya sebuah perencanaan itu adalah implementasi di lapangan. Papua membutuhkan langkah konkret untuk mengembangkan sagu,” sambungnya.
Sejumlah faktor, beber Ladamay, yang menyebabkan potensi sagu di Papua belum tergarap optimal, antara lain minimnya dukungan anggaran dan teknologi.
Hingga saat ini, masih banyak petani di Papua yang menggunakan alat tradisional dari kayu untuk memanen pati sagu.
Ia menuturkan, Pemprov Papua telah mengembangkan program industri mikro pengolahan sagu di tiga daerah sejak 2019 lalu, yakni Kabupaten Merauke, Jayapura dan Mimika.
Dalam program, industri dikelola oleh sebuah kelompok tani, adanya pengembangan kebun sagu dan para petani mendapatkan bantuan mesin beserta fasilitas lainnya untuk produksi sagu.
“Kami menata pengelolaan industri sagu di tiga daerah ini dari hulu hingga hilir. Jumlah biaya yang dikeluarkan untuk setiap industri sekitar Rp 20 milair. Kami berharap dengan adanya dukungan dari pusat dapat meningkatkan jumlah industri pengolahan sagu di Papua,” tutur Laduani.
Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Holtikultura Kemenko Perekonomian, Yuli Sri Wilanti di tempat yang sama mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Tenaga Kerja Papua terkait program pengembangan sagu sejak tahun 2019 lalu.
“Dalam pertemuan ini kami ingin mengidentifikasi masalah-masalah yang menghambat pengembangan sagu di Papua. Kami akan mengarahkan kementerian terkait pertanian, perdagangan dan industri untuk membantu Pemerintah Provinsi Papua menyediakan anggaran pengembangan industri sagu,” tutur Yuli.
Komisaris Papua Muda Inspiratif (PMI), Neil Awoy, mengatakan lembaganya juga mewadahi para pemuda Papua yang terlibat usaha mikro pengelolaan sagu.
“Jadi, tanpa bantuan alokasi anggaran dari Pemda setempat dan pusat maka para pemuda yang terlibat dalam pengelolaan komoditas lokal seperti sagu tidak berjalan optimal,” tandasnya.
SEO
