Koreri.com, Manokwari– Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (Unaudited) Kabupaten Teluk Bintuni tahun anggaran 2020 resmi diserahkan kepada Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Papua Barat, Senin (29/3/2021).
Dokumen LKPD tahun anggaran 2020 diserahklan langsung Bupati Teluk Bintuni Ir Petrus Kasihiw,M.T dan diterima Kepala BPK-RI Perwakilan Papua Barat, Arjuna Sakir SE, MM, Ak di Kantor BPK RI Perwakilan Papua Barat, Sowi Manokwari Senin siang.
Bupati Petrus Kasihiuw didampinggi Ketua DPRD Simon Dowansiba,S.E, Kepala BPKAD Herman Kayame dan Inspektur Ricat Talakua sedangkan kepala BPK RI Papua Barat didampinggi pejabat utama BPK RI Papua Barat.
Sebelum penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni dilakukan penandatangan berita acara penyerahan dari Pemda Bintuni dan berita acara penerimaan oleh BPK RI Papua Barat.
Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Petrus Kasihiw mengatakan, atas nama pemerintah daerah mengucapkan terima kasih dan rasa hormat kepada perwakilan BPK RI Papua Barat yang dan tim yang ditugaskan BPK RI ke Bintuni untuk melakukan audit.
‘’Audit dilaksanakan ketika kita dalam proses Pilkada dintngka Mahkamah Konstitusi (MK). Saya tidak hadir, bapak wakil bupati yang menerima teman-teman dari BPK RI. Hari ini berterima kasih merampungkan tugas kami dalam rangka menyiapkan laporan keuangan yang sudah mendapat akses awal dari tim yang sudah melakukan audit,’’ jelas Bupati Petrus Kasiuw kepada Kepala BPK RI Papua Barat dan pejabat utamnya.
Bupati menjelaskan, laporan keuangan Kabupaten Teluk Bintuni siap diaudit, tentunya mungkin dalam laporan keuangan ini jika ada kekurangan-kekurangan dalam sajian audit terinci, karena ada sejumlah pejabat yang bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan ada yang bertukar tempat.
“Kita siap menerima tim audit turun melakukan pemeriksaan terinci, kita siap , memang kita sedang melantik bendahara baru, ini mungkin sedikit berpengaruh terhadap kelancaran pemeriksaan, tetapi saya berharap tidak. Kita tetap imbau kepada mereka yang sedang melakukan tanggungjawab itu harus bertanggungjawab,’’ jelas Kasihiw.
Bupati Kasihiw berharap setelah pengauditan mohon kepala BPK perwakilan Papua Barat bisa memberikan training atau pelatihan kepada bendahara – bendahara baru agar lebih tajam lagi supaya mereka siap mengemban tugas kebendaharawan.
Sementara itu Kepala BPK RI Perwakilan Papua Barata mengatakan, penyerahan laporan yang diserta tandatandatangan berita acara diwajibkan, karena menjadi dasar BPK melakukan pemeriksaan.
Penliaan prestasi dalam laporan keuangan bagi BPK adalah jika pemerintah daerah mampu memajukan pertumbuhan ekonomi daerah.
‘’Yaitu perekonomian daerah harus meningkat dalam 5 tahun ini, meningkat dan mengentaskan kemiskinan itu semua harus positif,’’ pesanya Kepala BPK RI Papua Barat Arjuna Sakir.
Ia memberi apresiasi kepada Pemda Teluk Bintuni Bintuni karena sesuai data BPJ Papua Barat indeks pertubuhan ekonomi terbaik se Papua Barat.
‘’Alhamdulillah hasil BPJS Teluk Bintuni, di provinsi Papua Barat yang terbaik indeks ekonominya Kabupaten Teluk Bintuni, ini wajib dipertahankan, harus bisa menjelaskan kinerja pemerintah lima tahun,’’ujarnya.
Dari 12 kabupaten, satu kota dan satu provinsi yang telah menyerahkan laporan keuangan yaitu Kabupaten Sorong, Kabupaten Manokwari Raja Ampat, Kabupaten Kaimana dan Teluk Bintuni, serta Kabupaten Teluk Wondama yang dijadwalkan pada sore hari..
‘’Terakhir tanggal 31 maret, semua sudah harus, karena batas terakhir ini pemeriksaan pendahuluan, jadi belum ada lebih kepada mengidentifikasi masalah-masalah yang kemungkinan bisa terjadi,’’ tandasnya.
Kata Arjuna, nanti pemeriksaan terinci pada saat tadi diserahkan laporan keuangan jadi BPK ada waktu 60 hari, setelah penyerahan hari ini sudah harus menyerahkan hasil pemeriksaan ke DPR untuk 12 kabupaten, satu kota dan pemda Provinsi dan itu akan diserahkan juga diserahan secara resmi ke DPRD masing-masing.
KENN
