Koreri.com, Ambon – Komisi III DPRD Maluku menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama mitra yang berlangsung di ruang paripurna Dewan setempat, Senin (26/7/2021).
Wakil Ketua Komisi III Hatta Hehanusa dalam keterangannya kepada media usai RDP mengatakan ada beberapa catatan dari rekan-rekan anggota komisi maupun pimpinan terhadap beberapa persoalan.
“Terutama mengenai realisasi anggaran yang disoroti yakni belanja pegawai yang memang agak menurun atau tertahan sekitar 8 Miliar,” ungkapnya.
Kemudian juga belanja terhadap program-program prioritas serta belanja menyangkut Covid-19.
“Dan ini merupakan perhatian yang serius dari kami Komisi III terhadap rapat dengar pendapat terkait laporan realisasi anggaran pertanggungjawaban Gubernur Tahun 2020,” sambungnya.
Sementara itu mengenai salah satu dokumen APBD yang tidak adanya tanggal terbit yang dicantumkan, menurut Hatta, jika masalah ini sudah disampaikan Kepala Keuangan Daerah Provinsi Maluku.
“Dan ini sudah siselesaikan,” tandasnya.
Untuk itu, Komisi III DPRD Maluku memfokuskan diri mengejar Pemda sesuai dengan surat realisasi anggaran oleh Pemerintah Provinsi.
Kemudian, perhatian serius mengenai Maluku adalah salah satu provinsi yang mendapat teguran dari Mendagri.
“Dan ini menjadi perhatian kami dalam rapat dengar pendapat tadi bersama mitra,” pungkasnya.
JFL
