Koreri.com, Manokwari– Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat (DPR-PB) mengapresiasi kebijakan pemerintah provinsi (Pemprov) mendirikan sekolah menengah atas (SMA) Taruna Unggulan Kasuari Nusantara di daerah ini.
Ketua DPR Papua Barat Orgenes Wonggor,S.IP mengatakan hal Ini merupakan terobosan yang luar biasa sehingga perlu dikawal bersama.
“Kami dari DPR Papua Barat pada prinsipnya mendukung dan mengawal terobosan yang dilakukan pemerintah Provinsi Papua Barat apalagi ini untuk kepentingan membentuk sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas di Papua Barat,” kata Orgenes Wonggor saat ditemui awak media di Manokwari, Selasa (3/8/2021).
Ketua lembaga legislatif itu mengingatkan kepada pemerintah provinsi untuk harus melakukan sosialisasi tentang keberadaan SMA Taruna unggulan kasuari nusantara ini bukan saja di wilayah Provinsi tetapi hingga ke kabupaten/kota.
Agar SMA Taruna Kasuari Nusantara ini dilakukan penjaringan yang baik dan benar sehingga anak-anak yang ada di kabupaten kota bisa direkrut menuntut ilmu disini.
“Jadi Siswa SMA Taruna Kasuari Nusantara ini tidak hanya untuk anak-anak yang ada di kota tapi juga anak-anak dari pelosok atau pedalaman juga memiliki kesempatan untuk bersekolah di SMA Taruna Nusantara Kasuari yang mana tentunya mereka adalah anak-anak yang punya kualitas sama dengan anak-anak yang ada di kota seperti yang ada di Kabupaten Pegunungan Arfak atau di Fakfak Kaimana,” ujar Wonggor.
Mantan anggota DPRD Kabupaten Manokwari ini mengkritisi pemerintah daerah bahwa selama ini sosialisasi tentang SMA Nusantara Kasuari ini sangat kurang, sudah begitu hanya terpusat di Provinsi.
Karena itu perlu turun ke daerah terutama pedalaman supaya informasi ini dapat diterima generasi muda disana.
Ketua DPR Papua Barat Orgenes Wonggor berharap perekrutan siswa didik SMA Nusantara Kasuari ini berlangsung adil, jujur, terbuka dan memberikan kesempatan kepada semua anak bangsa untuk bisa menjadi siswa yang berkualitas serta memenuhi syarat jadi jangan terkesan bahwa sekolah ini hanya diperuntukkan kepada anak-anak pejabat sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan di masyarakat.
KENN
