“Ini dana BLT sudah diatur dalam Perdasus nomor 3 tahun 2019, dana ini hak masyarakat adat harus dibayarkan, kalau alasan tunggu penjelasan dari dari Provinsi, sekarang Gubernur sudah jawab surat kenapa belum dibagikan,” tegas Moses Klawamo saat menggelar konfrensi persnya di Sorong, Sabtu (4/9/2021)
Moses membeberkan, transfer dana minyak dan gas bumi otsus tahun 2020 ke Kabupaten Sorong pada sebesar Rp 318.339.215.302.00 terdiri dari dana minyak senilai Rp 46.323.622.960.00 dan 272.015.592.342.00.
Dari nilai anggaran Rp 318.339.215.302.00 dibagi 10 persen kepada masyarakat adat penghasil migas dalam bentuk bantuan langsung tunai berbasis cash sebesar Rp 31.833.921.530. untuk tahun 2020, dalam proses berjalan pemerintah kabupaten sorong baru melakukan pembayaran sebanyak dua kali.
Pembayaran pertama pada bulan Desember 2020 sebesar Rp 7.000.000.000 dan kedua pada bulan April tahun 2021 dibayarkan lagi Rp 10.000.000.000 sehingga totalnya anggaran BLT DBH Migas tahun 2020 yang diterima masyarakat adat sebesar Rp 17.000.000.000.
Sedangkan kurang bayar yang harus diselesaikan pemerintah kabupaten Sorong kepada masyarakat adat Rp 14.833.921.530, kemudian tahun 2021 pemerintah provinsi telah mentransfer lagi dana bagi hasil migas kepada Pemda Kabupaten Sorong sebesar Rp 58.803.714.685.00 terdiri dari minyak senilai Rp 7.104.810.451.00 dan gas Rp 51.698.904.234.00.
Dari anggaran Rp 58.803.714.685.00 dibagi 10 persen kepada masyarakat adat senilai Rp 5.880.371.468 yang belum dibayarkan sehingga total sisa pembayaran BLT tahun 2020 dan 2021 yang wajib dibayarkan pemda Kabupaten Sorong sebesar Rp 20.714.292.998.
“Dana BLT ini diserahkan secara langsung kepada masyarakat yang berhak menerimanya bukan bayar cicil-cicil, ada masalah ini kan sudah tahu itu hak masyarakat kenapa pemda tahan-tahan akan lagi, kami masyarakat adat terus menuntut agar anggaran itu segera dibayarkan dalam waktu dekat tidak boleh lama,” tegas Moses.
