• Redaksi
  • Disclaimer
  • Pedoman Media Siber
Senin, Agustus 8, 2022
  • News
  • Pemerintahan
    • Kodam XVII Cenderawasih
    • Teluk Bintuni
    • Politik
  • Lintas Peristiwa
    • Fokus
    • Inspirasi
    • Sorotan
    • Sosok
    • Bintang Timur
    • Serba-Serbi
    • Opini
    • Coretan Jurnalis
    • Misteri
  • Internasional
  • Nasional
  • Pendidikan
  • Ekonomi
  • Tekno
  • Olahraga
No Result
View All Result
Korericom - Berita Indonesia Timur Terkini Terbaru Terpercaya
  • News
  • Pemerintahan
    • Kodam XVII Cenderawasih
    • Teluk Bintuni
    • Politik
  • Lintas Peristiwa
    • Fokus
    • Inspirasi
    • Sorotan
    • Sosok
    • Bintang Timur
    • Serba-Serbi
    • Opini
    • Coretan Jurnalis
    • Misteri
  • Internasional
  • Nasional
  • Pendidikan
  • Ekonomi
  • Tekno
  • Olahraga
No Result
View All Result
Korericom - Berita Indonesia Timur Terkini Terbaru Terpercaya
No Result
View All Result
  • News
  • Pemerintahan
  • Lintas Peristiwa
  • Internasional
  • Nasional
  • Pendidikan
  • Ekonomi
  • Tekno
  • Olahraga

Dampak Pernyataan Menteri Investasi RI Yang Tidak Mendasar

Redaksi Koreri oleh Redaksi Koreri
2 Oktober 2021
0 0
0
Frans Lusianak. (Foto : Ist)

Frans Lusianak. (Foto : Ist)

7
SHARES
Share on FacebookShare on Twitter

Koreri.com, Manokwari – Terkait pernyataan Menteri Investasi/Kepala BKPM RI Bahlil Lahadalia tentang Pabrik Pupuk yang dapat dipindahkan ke Kabupaten Fakfak, dapat memicu masalah baru yang tidak seharusnya terjadi.

Sangat disayangkan, Menteri Investasi dan BKPM bersama Bupati Fakfak tidak memahami bahwa perihal Tata Ruang dimana Kabupaten Teluk Bintuni sudah membuat dan memenuhi semua persyaratan teknis dan regulasi terkait Pembangunan Pabrik Pupuk di Onar.

Regulasi tentang dipilihnya Kabupaten Teluk Bintuni sebagai Kawasan Industri tempat dibangunnya Pabrik Pupuk pun sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui Menteri ESDM dalam Peraturan Presiden (PERPRES) No. 109 Tahun 2020 dan Percepatan Pelaksanaan PSN sudah diterbitkan pada tanggal 17 November 2020.

Menurut Politisi Muda Teluk Bintuni Frans Lusianak juga menilai bahwa pernyataan anak buah Presiden Jokowi, Bahlil Lahadalia ini terkesan arogan dan tidak sepantasnya diucapkan oleh seorang Menteri.

Pernyataannya juga secara otomatis  menentang PERPRES tersebut dan sontak membuat kegaduhan di masyarakat Teluk Bintuni serta Papua Barat yang dapat menimbulkan gesekan horisontal antar 2 daerah ini.

Page 1 of 2
12Next
Share3Tweet2Send

Berita Terkait

Zumba Olahraga Tiket Menuju Kesehatan, Kasihiw : Tidak Mengenal Umur

Zumba Olahraga Tiket Menuju Kesehatan, Kasihiw : Tidak Mengenal Umur

7 Agustus 2022
Bupati Harap Kontingen Pramuka Teluk Bintuni Tunjukan Prestasi

Bupati Harap Kontingen Pramuka Teluk Bintuni Tunjukan Prestasi

7 Agustus 2022
Petrus Kasihiw : Pelayanan Kesehatan Talitakum Perlu Dukungan Pemerintah

Petrus Kasihiw : Pelayanan Kesehatan Talitakum Perlu Dukungan Pemerintah

7 Agustus 2022
Bantah Tangani Catering Petrotekno, Ini Penjelasan Istri Bupati Teluk Bintuni

Diduga Tandatangannya Dipalsukan, Istri Bupati TB Langsung Lakukan Ini

4 Agustus 2022
Bupati Kasihiw Bentuk Tim Khusus Tindaklanjuti Aspirasi Marga Yettu dan Iba

Bupati Kasihiw Bentuk Tim Khusus Tindaklanjuti Aspirasi Marga Yettu dan Iba

1 Agustus 2022
Bupati Teluk Bintuni Gelar Rakor Bahas Pemalangan Bandara Steenkool

Bupati Teluk Bintuni Gelar Rakor Bahas Pemalangan Bandara Steenkool

28 Juli 2022
Berikan Materi Latsar CPNS, Bupati Kasihiw Luangkan Waktu Bertemu Waterpauw

Berikan Materi Latsar CPNS, Bupati Kasihiw Luangkan Waktu Bertemu Waterpauw

17 Juli 2022
Teluk Bintuni Lampaui Rata-rata Nasional Penyaluran Dana Desa

Teluk Bintuni Lampaui Rata-rata Nasional Penyaluran Dana Desa

9 Juli 2022
TP PKK Teluk Bintuni Sosialisasi Program Kerja di Tiga Distrik

TP PKK Teluk Bintuni Sosialisasi Program Kerja di Tiga Distrik

6 Juli 2022
YLBH Sisar Matiti Warning DPR-PB Soal Raperdasus RTRW Papua Barat

Kasus Pidana Meningkat, Perpres Pendirian PN Teluk Bintuni Harus Diterbitkan

29 Juni 2022
Berita Lainnya

Polls

Siapa kandidat bupati terbaik bagi Biak 2024?

View Results

Loading ... Loading ...

Instagram Feed

Ikuti Kami

  • Koreri.com, Wasior – Pelabuhan Penyeberangan Sewandaimuni di Kampung Kaibi, Distrik Wondiboi, Kabupaten Teluk Wondama yang dibangun Kementerian Perhubungan RI sejak beberapa tahun lalu diharapkan dapat segera dioperasikan.
Harapan tersebut disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Teluk Wondama Bernardus Setiawan di Isei, Jumat (5/8/2022).
Selengkapnya di Koreri.com
#korericom 
#papua 
#maluku 
#beritapapua 
#beritapapuabarat 
#beritamaluku 
#jujurmemberitakan 
#wondama
  • Koreri.com, Jakarta – Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Papua Barat memprotes Peraturan Pemerintah (PP) nomor 106 tahun 2021 yang mengamanatkan tentang kewenangan.
Dimana salah satu pasal dalam PP nomor 106 itu mengembalikan kewenangan pengelolaan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuaraan (SMA/SMK) dari Pemerintah Provinsi ke Kabupaten/ Kota.
Selengkapnya di Koreri.com
#korericom 
#papua 
#maluku 
#beritapapua 
#beritapapuabarat 
#beritamaluku 
#jujurmemberitakan
@kemendagri 
@albaqir.official
  • Koreri.com, Ambon – Jurusan Teknik Geologi Program Studi Teknik Geologi Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon meluluskan 6 sarjana baru.
Mereka yang mengikuti ujian akhir adalah mahasiswa angkatan 2017 dari 15 mahasiswa angkatan pertama tahun akademik 2017.
Selengkapnya di Koreri.com
#korericom 
#papua 
#maluku 
#beritapapua 
#beritapapuabarat 
#beritamaluku 
#jujurmemberitakan
#unpatti 
#universitaspattimura
  • Koreri.com, Jakarta – Fraksi otonomi khusus (FO) Dewan Perwakilan Rakyat  Provinsi Papua Barat (DPR-PB) akan melayangkan protes kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo jika dalam fasilitasi 21 Ranperda perintah UU Nomor 2 tahun 2021 dan PP 106 serta PP 107, Pemerintah Pusat melalui Kemendagri mengabaikan lex spesialis atau kekhususan orang asli papua (OAP) dari produk hukum tersebut.
Ketua Fraksi Otsus DPR Papua Barat George Karel Dedaida,S.Hut., M.Si menegaskan bahwa 13 Raperdasi dan 8 Raperdasus yang diusulkan Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk difasilitasi bersama Kemendagri melalui Direktorat Produk Hukum Daerah (PHD) telah mengakomodir semua kepentingan yang berkaitan dengan kekhususan Orang Asli Papua di Papua Barat.
Selengkapnya di Koreri.com
#korericom 
#papua 
#maluku 
#beritapapua 
#beritapapuabarat 
#beritamaluku 
#jujurmemberitakan
@jokowi 
@kemendagri
@albaqir.official 
@mussa_mussawa
Currently Playing

Anggota DPRD Biak Yulianus Awak Tutup Usia

Anggota DPRD Biak Yulianus Awak Tutup Usia

Anggota DPRD Biak Yulianus Awak Tutup Usia

Lintas Peristiwa
Jelang HDKD ke 77, Kantor Imigrasi Sosialisasi Aplikasi M-Paspor di DPRD Biak

Jelang HDKD ke 77, Kantor Imigrasi Sosialisasi Aplikasi M-Paspor di DPRD Biak

Lintas Peristiwa
Tunggu Kepastian Ibukota Papua Tengah, Masyarakat Nusantara Mimika Lakukan Aksi Damai

Tunggu Kepastian Ibukota Papua Tengah, Masyarakat Nusantara Mimika Lakukan Aksi Damai

Fokus
Ingin Bertemu Bupati, Sejumlah Mama di Biak Datangi DPRD Sampaikan Aspirasi

Ingin Bertemu Bupati, Sejumlah Mama di Biak Datangi DPRD Sampaikan Aspirasi

Lintas Peristiwa

Berita Populer Harian

  • Bupati Harap Kontingen Pramuka Teluk Bintuni Tunjukan Prestasi

    Bupati Harap Kontingen Pramuka Teluk Bintuni Tunjukan Prestasi

    7 shares
    Share 3 Tweet 2
  • Petrus Kasihiw : Pelayanan Kesehatan Talitakum Perlu Dukungan Pemerintah

    6 shares
    Share 2 Tweet 2
  • Pesan Khusus Ka Kwarda PB Kepada Kontingen Jambore Nasional Ke-XI : Harumkan Daerah

    4 shares
    Share 2 Tweet 1
  • Ironi Tanah Kaya Tapi Termiskin Se-Indonesia

    3 shares
    Share 1 Tweet 1
  • Zumba Olahraga Tiket Menuju Kesehatan, Kasihiw : Tidak Mengenal Umur

    2 shares
    Share 1 Tweet 1
  • Prajurit TNI Tewas di Lanny Jaya, Danrem PWY : Karena Kelalaian Sendiri

    26 shares
    Share 10 Tweet 7
  • IGD RSUD Manokwari Banyak Tangani Pasien Lakalantas Akibat Mabuk

    1 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Kantor Imigrasi Biak Sosialisasi M-Paspor dan Layanan Paspor Masuk Desa di Nabire

    1 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Soal Pemekaran DOB, Ini Harapan Tokoh Masyarakat Pegunungan Tengah Papua

    20 shares
    Share 8 Tweet 5
  • Merasa Dirugikan, MKKS Minta Kemendagri Revisi PP 106

    35 shares
    Share 14 Tweet 9
  • Redaksi
  • Disclaimer
  • Pedoman Media Siber
Kontak Kami: marketing@koreri.com

© 2017 - 2022 Koreri.com | All Rights Reserved

No Result
View All Result
  • News
  • Pemerintahan
  • Serba-Serbi
  • Fokus
  • Teluk Bintuni
  • Hukum dan Kriminal
  • Internasional
  • Sorotan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Tekno

© 2017 - 2022 Koreri.com | All Rights Reserved

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist