Koreri.com, Jayapura – Papua Corruption Watch mengingatkan kepada seluruh komponen yang terlibat dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI yang diselenggarakan di Papua pada tahun untuk kembali menaruh atensinya pada satu aspek sukses yang hendak dicapai yakni “Sukses Administrasi”.
Koordinator Hukum Papua Corruption Watch Taufiq, S.H, dalam rilisnya meyakini bahwa tidak terlalu banyak mata yang tertuju pada capaian “sukses administrasi”, terlebih hegemoni pesta olahraga pada dasarnya akan tumpah dalam porsi yang besar saat penyelenggaraan berlangsung.
Hal ini patut dijaga oleh segenap elemen panitia PB PON maupun PB Peparnas agar tetap berada dalam koridor utama menuju “sukses administrasi”.
PCW ingin sekali agar Provinsi Papua meraih predikat yang memuaskan dalam konteks pertanggungjawaban anggaran.
Pihaknya berpendapat bahwa ke depan, dengan dimilikinya berbagai infrastruktur olahraga berkelas internasional akan membawa Papua menemukan titik-titik kesempatan untuk menjadi tuan rumah pada ajang olahraga lainnya.
“Sehingga, kita harus bekerja sama untuk membuat Papua menjadi arena yang kaya akan fasilitas, mumpuni dari segi prestasi dan transparan serta akuntabel dalam sisi administrasi,” harapnya.
Untuk itu, ada 5 poin yang disampaikan PCW sebagai bahan evaluasi yaitu,
Pertama, PCW meminta agar PB PON XX dan PB Peparnas XVI benar-benar terbuka dan akuntabel dalam menyelesaikan laporan pertanggungjawabannya.
Kedua, PCW berharap agar tidak ada satu titik kecurigaan pun yang tersemat dalam hasil audit para auditor kelak terhadap laporan yang akan dibuat oleh Panitia.
Ketiga, PCW juga berharap agar PB PON, PB Peparnas, KONI Papua dan Pimpinan Kontingen Papua dapat menyelesaikan segala tanggung jawab keuangannya dengan tuntas tanpa menyisakan bekas sedikitpun.
Keempat, PCW juga merekomendasikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk dapat aktif dalam mengawal “sukses administrasi” PON dan Peparnas Papua 2021.
Kelima, PCW meminta kepada KPK untuk juga melakukan audit atas LHKPN para pejabat daerah yang menjadi bagian dari panitia PON dan Peparnas, apabila ditemukan penambahan kekayaan yang mencurigakan selama pagelaran ini berlangsung.
“Kami minta agar hal tersebut dapat diproses. Terhadap nama-nama pejabat daerah yang menjadi bagian dari panitia PON maupun Peparnas Papua 2021, yang akan kami lampirkan dalam surat permohonan,” tegasnya.
Diharapkan, 5 poin diatas dapat menjadi bahan evaluasi, kontemplasi serta pondasi bagi seluruh komponen terkait.
Yakinlah, bahwa Papua mampu mencapai Sukses Prestasi dan Tertib Administrasi!
OZIE
