Koreri.com, Ambon – Permasalahan realisasi program Lumbung Ikan Nasional (LIN) di Maluku hingga saat ini masih terus menjadi sorotan berbagai pihak termasuk wakil rakyat setempat.
Apalagi belakangan ini berkembang informasi, jika program tersebut akan diganti.
“Lumbung Ikan Nasional ini bukan berarti Maluku kekurangan, bukan itu. Maksudnya yang dibutuhkan adalah suatu pelabuhan terintegrasi sebagai suatu kawasan dimana ada perikanan tangkap,” hal tersebut disampaikan Anggota DPRD Maluku Saodah Tethool kepada pers di gedung Parlemen setempat, Rabu (13/1/2022).
Hal itu, menurutnya, harus diketahui bersama Pemerintah pusat agar menjadi skala prioritas yang perlu dilakukan dan diperjuangkan.
“Ada beberapa hal yang menjadi fokus kita yaitu yang pertama soal LIN yang kita tahu makin hari semakin redup kejelasannya. Kita tahu bersama awalnya itu eforianya luar biasa, tetapi pada awal 2022 ini kita mendengar bahwa sudah redup bahkan akan diberikan bukan lagi sebagai lumbung ikan nasional tetapi merupakan program kegiatan,” bebernya.
Atas hal iu, Saodah menyampaikan pernyataan tegas.
Karena, jika bukan LIN, maka berarti ini sudah keluar dari perencanaan awal. Sebab itu, perlu perhatian khusus seluruh elemen masyarakat di daerah ini.
“Seakan-akan Pemerintah pusat membohongi dengan janji-janji palsu yang dilakukan kepada kita rakyat Maluku,” tegasnya.
Saodah kemudian mengingatkan Presiden RI Joko Widodo telah berjanji bahwa Maluku akan dijadikan LIN.
“Tetapi sekarang, saya mendengar kabar bahwa Maluku hanya dijadikan sebagai program kegiatan saja bukan lagi sebagai pusat LIN,” herannya.
Menanggapi itu, Saodah mendesak DPRD Maluku harus segera bertemu dengan Menteri Kelautan dan Perikanan maupun para Dirjennya juga wakil rakyat yang ada di gedung Senayan Jakarta.
“Saya juga mau mereka bisa menyuarakan maupun membantu kita masyarakat Maluku apa yang dijanjikan pemerintah pusat itu harus terealisasi,” tukasnya.
JFL
