Koreri.com,Manokwari– Persoalan penambangan ilegal di Kabupaten Manokwari dan Pegunungan Arfak membuat Pimpinan DPR Papua Barat angkat bicara.
Dalam keterangan persnya kepada wartawan Ketua DPR Papua Barat Orgenes Wonggor,S.IP di Manokwari, Selasa (18/1/2022) mengatakan bahwa kegiatan ini bukan hal baru karena sudah berlangsung 5 tahun namun tidak ada sikap yang diambil oleh pemerintah.
Karena itu harus ada langkah-langkah tegas diambil pemerintah untuk mencegah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan hingga terjadi bencana alam.
Daerah Pegunungan Arfak kata Orgenes Wonggor ada 3 titik penambang ilegal yaitu wilayah jembatan gantung, antara Hingk dan Minyambouw.
Kalau daerah Kabupaten Manokwari di wilayah Wasirawi, SP 9, Distrik Masni dan Wasegi, SP 3 Distrik Prafi.
DPR Papua Barat minta pemerintah daerah segera turun lapangan untuk melihat langsung melihat fakta di lapangan sehingga langkah yang diambil supaya memberikan efek jerah.
“DPR Papua Barat akan membentuk tim antar komisi bersama fraksi otsus untuk meninjau langsung kondisi di lapangan, apalagi kalau lokasi penambang ilegal itu di daerah konservasi maka jangan dibiarkan begitu saja, harus ada langkah tegas terhadap para pelaku,” tegas Orgenes Wonggor.
Dikatakan Wonggor bahwa ketika DPR Papua Barat mendapat lokasi operasi penambangan ilegal itu pada daerah konservasi maka tidak segan-segan menutup kegiatan tersebut.
Apalagi daerah gunung sudah barang tentu bencana di depan mata, tinggal menunggu waktu maka terjadi seperti di Hingk, Kabupaten Pegunungan Arfak belum lama ini
“Ini untuk kepentingan orang asli papua, sekarang MRPB sudah turun lapangan maka saya koordinasi dengan komisi terkait dan fraksi otsus untuk mengambil langkah, membentuk tim, lebih baik kita mencegah sekarang daripada sudah rusak baru kita sikapi percuma saja,” jelasnya
Komunikasi internal DPR termasuk fraksi Otsus demi kepentingan OAP sebagai pemilik ulayat, lanjut dia dilakukan secepatnya sebelum turun ke lokasi tambang. Apalagi belum lama ini MRPB telah turun ke lokasi tambang Maserawi Manokwari.
Disisi lain, DPR Papua Barat ingin agar instansi teknis memastikan kadar kandungan emas di dua lokasi tambang itu. Selain untuk masyarakat adat, pemerintah daerah juga bisa mendapat pemasukan.
“Kalau dugaan keterlibatan oknum aparat yang bermain, belum bisa dipastikan. Yang jelas, bagaimana menata baik potensi tambang, bagaimana izin, pengelolaan hingga masyarakat adat mendapat haknya sebagaimana mestinya,” tambahnya.
Sementara itu ketua fraksi otsus DPR Papua Barat George Dedaida mengatakan, pihaknya mendukung penuh langkah ketua dewan untuk melihat persoalan ini
“Iya, jadi beberapa waktu lalu MRPB maka kami DPR Papua Barat akan turun ke lokasi penambangan emas dalam waktu dekat,” ujarnya.
KENN
