Koreri.com, Kobakma – Forum Peduli RHP (FP-RHP) Kabupaten Mamberamo Tengah menilai pengungkapan kasus dugaan korupsi tindak pidana gratifikasi yang kabarnya menetapkan Bupati Ricky Ham Pagawak sebagai tersangka diboncengi kepentingan politik 2024.
Penanggung jawab aksi demo FP-RHP, Hengky D. Jikwa mengatakan proses hukum di KPK diboncengi oleh pihak-pihak tertentu berdasarkan beberapa keanehan selama ini.
“Konferensi pers KPK untuk mengungkap kasus Mamteng sekitar pukul 12.00 WIB sedangkan pada hari yang sama pukul 16.00 WIB akan dilaksanakan pengumuman Bapak Ricky Ham Pagawak sebagai Ketua DPD Demokrat Papua,” bebernya dalam orasi demo damai di Mapolres Mamberamo Tengah, Senin (13/6/2022).
Dijelaskan, dalam kasus dugaan gratifikasi ini menjadi kasus “spesial” karena biasanya KPK melaksanakan konferensi pers pengungkapan tersangka pada awal penyidikan bukan pada saat pemeriksaan dan penahanan tersangka.
“Forum Peduli RHP menilai Bupati Ricky Ham Pagawak merupakan tokoh perwakilan wilayah Pegunungan Tengah Papua (Lapago) yang saat ini juga menjabat Ketua Asosiasi Bupati se-Pegunungan Tengah Papua,” jelasnya.
Masyarakat pendukung RHP juga menilai Bupati Ricky Ham Pagawak merupakan harapan masa depan, tokoh politik, dan calon pemimpin masa depan Papua.
“Sehingga proses hukum yang dilakukan KPK sekarang adalah proses yang sengaja dilakukan untuk “membunuh” karier politik Bupati Ricky Ham Pagawak dan sudah pasti diboncengi kepentingan politik 2024 oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.
Menurut FP-RHP, Bupati Ricky Ham Pagawak adalah tokoh Papua yang sangat rendah hati, jiwa sosial tinggi, suka memberikan bantuan kepada semua pihak terutama bidang keagamaan.
“Rekam jejak digital Bupati Ricky Ham Pagawak dalam memberikan bantuan keagamaan, organisasi dan kelompok tersedia di pemberitaan media massa,” jelasnya.
Ditegaskan, tindakan atau anggapan KPK yang menilai dan menduga Bupati RHP menerima hadiah atau janji adalah pandangan yang sangat keliru.
“Karena apa yang dilakukan Bupati Ricky Ham Pagawak sebagai cara dan sarana untuk membantu banyak pihak pada bidang keagamaan, adat dan sosial masyarakat,” kata Hengky Jikwa.
FP-RHP menilai tindakan yang dilakukan Bupati Ricky Ham Pagawak tidak pernah merugikan negara, karena sampai saat ini keuangan daerah dan proyek pemerintahan di Kabupaten Mamteng dikerjakan dan selesai dengan baik terbukti 2 tahun berturut-turut Kabupaten Mamteng raih opini WDP dari BPK RI.
“Jadi, KPK stop mengintimidasi dan mendiskriminasi terhadap pejabat Papua. Salah satunya Bupati Ricky Ham Pagawak (RHP) yang adalah publik figur satu-satunya di Papua,” pungkasnya.
SEO
