Koreri.com,Manokwari– Serapan anggaran pemerintah provinsi Papua Barat tahun 2022 hingga pertengahan tahun belum mencapai 20 persen, minimnya serapan ini membuat DPR Papua Barat angkat bicara.
Ketua DPR Papua Barat Orgenes Wonggor,S.IP saat memberikan keterangan pers kepada wartawan di Manokwari, Jumat (1/7/2022) mengaku sangat prihatin dengan kondisi serapan anggaran saat ini.
Pasalnya, DPR Papua Barat mempercepat pembahasan serta penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) induk tahun 2022 di bulan November 2021 agar proses lelang pekerjaan serta proyek penunjukan langsung (PL) dilakukan di awal tahun.
Sehingga mempercepat serapan anggaran pemerintah provinsi papua barat, namun hingga pertengahan tahun 2022 baru mencapai 18 persen, angka ini sangat memprihatikan.
Menutur politisi Golkar itu bahwa seharusnya pada pertengahan tahun 2022 penyerapan anggaran sudah mencapai minimal 50 hingga 60 persen, namun kinerja pihak eksekutif terkesan tidak maksimal.
“Kalau sudah bulan Juli begini harusnya serapan anggaran minimal 50 sampai 60 persen, tujuan kami mempercepat penetapan APBD 2022 itu supaya serapan juga cepat tetapi ternyata lambat juga bahkan sangat lambat,” jelas Orgenes Wonggor.
Wonggor minta Penjabat Gubernur Papua Barat untuk menunjukan tindakan nyata, melakukan evaluasi terhadap OPDnya yang tidak melakukan penyerapan anggaran dengan baik.
Karena DPR Papua Barat sudah melakukan beberapa kali hearing dengan organisasi perangkat daerah yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat tetapi faktanya tetap tidak berjalan.
Evaluasi terhadap untuk menggenjot serapan anggaran harus dilakukan karena biar bagaimana pun penyerapan anggaran dapat mempengaruhi perputaran uang di pasar dan pendapatan masyarakat.
“Artinya langkah Pj Gubernur Pak Paulus Waterpauw untuk mempercepat penyerapan anggaran dalam waktu singkat harus bertambah kita tunggu,” tegas Wonggor.
KENN
