Koreri.com, Kobakma – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mamberamo Tengah baru selesai menggelar rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2021 yang berlangsung di Aula Bogo, Kota Kobakma, Jumat (8/7/2022).
Pasca penyerahan tersebut, Bupati setempat Ricky Ham Pagawak (RHP) berharap agar satu dua hari kedepan sudah ada persetujuan terkait materi LKPJ yang diserahkan.
Dengan begitu, hasil persetujuan itu akan dibawa ke provinsi untuk di evaluasi oleh Pemerintah Provinsi Papua.
“Setelah dilakukan evaluasi baru kita juga sudah siap masuk dalam APBD Perubahan,” terangnya seusai paripurna.
Untuk itu, Bupati RHP mengucapkan terima kasih kepada jajaran pimpinan dan anggota DPRD yang telah bersama-sama membuka sidang.
Ia berharap agar rapat paripurna yang diskorsing ini tidak terlalu lama ditutup, sehingga semua proses lainnya bisa berjalan lebih cepat.
Hal ini agar Kabupaten Mamberamo Tengah tidak ketinggalan dalam proses kedepan. Seperti perubahan dan juga APBD Induk.
“Itu karena sering terlambat, karena memang ada program yang kita tidak bisa cepat. Harapan untuk bisa cepat tergantung Pak Ketua bersama dua Wakil dan Anggota untuk merespon secara maksimal dan mungkin juga cepat,” sambungnya.
Sementara itu, Ketua DPRD setempat Hengky D. Jikwa didampingi wakil ketua I Doris Gombo dan wakil ketua II Leonard Doga bersama sejumlah anggota Dewan lainnya mengatakan pihaknya baru saja menerima LKPJ Bupati TA 2021.
Nantinya menjadi tugas Tim Banggar DPRD yang akan mempelajari selama satu dua hari kedepan.
Selanjutnya DPRD akan memanggil Tim TAPD untuk hearing/dengar pendapat. Setelah disepakati, dalam waktu dekat pihaknya akan menutup Rapat Paripurna untuk selanjutnya akan dibawa ke Pemprov Papua untuk dilakukan evaluasi.
Sementara itu terkait daya serap di setiap OPD di lingkup Pemkab Mamteng, dijelaskan dalam satu tahun anggaran, pihaknya sudah melakukan pengawasan melalui kunjungan kerja pada setiap derah pemilihan (Dapil) untuk melakukan pengawalan.
“Memang kegiatan infrastruktur jalan dan jembatan serta pembangunan kesehatan, pendidikan kami sudah lihat semuanya. Itu sudah sesuai atau tidak, dalam satu dua hari ini kami akan melihat. Setelah itu baru akan persetujuan kami pimpinan DPRD dan bersama Bupati akan diteruskan ke Pemprov Papua,” pungkasnya.
RLS
