Koreri.com, Ambon – Komisi III DPRD Maluku menggelar rapat bersama sejumlah Balai dan Organisasi Perangkat Daerah setempat serta mitra terkait.
Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi III DPRD Maluku Richard Rahakbauw, Senin (12/7/2022).
Balai dan OPD yang hadir diantaranya, Balai Wilayah Sungai (BWS), Balai Prasarana Jalan Nasional (BPJN) Maluku, Balai Perhubungan, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum (PU) , Dinas Perumahan dan Pemukiman Maluku serta beberapa mitra terkait.
Anggota Komisi III Fauzan Akatiry menyinggung soal kejadian bencana banjir di Werinama, lebih tepatnya di sungai Wailisa.
Ditambah juga beberapa lokasi bencana yang terjadi di kota Ambon seperti di Latuhalat maupun banjir di Passo dan beberapa daerah lainnya.
“Tadi dalam rapat sudah ada komitmen antara pihak Balai Wilayah Sungai dan dari dinas terkait dengan infrastruktur maupun kebencanaan agar segera dilakukan langkah-langkah guna meminimalisir jatuhnya korban dari kejadian bencana,” terangnya kepada sejumlah media di ruang Komisi III.
Pemerintah, lanjut Fauzan, tidak boleh tidak hadir dalam kejadian bencana.
“Bahkan Pemerintah tidak boleh tuli, tidak boleh bisu dan berdiam diri. Kita tahu lokasi-lokasi bencana di Kota Ambon sebagai eskalasi Provinsi Maluku saja itu tidak mampu teratasi secara baik. Kondisi bencana yang repatitif, yang berulang pada satu titik itu menggambarkan ketidakhadiran Pemerintah dalam situasi bencana,” bebernya.
Fauzan kemudian menyoroti kejadian Werinama yang menurutnya bukan kali pertama.
“Hilangnya kuburan dari TPU bukan kejadian pertama sebab tahun kemarin ada 12 kuburan yang hilang. Dan tahun ini ada 60 kuburan yang hilang tanpa ada penanganan serius dari Negara. Saya katakan Negara karena kewajiban ini bukan hanya pada Pemerintah provinsi, tapi harus juga keterlibatan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Pusat,” tegasnya.
UU No 22 Tahun 2007 itu dengan tegas menyatakan bahwa Pemerintah harus hadir dalam situasi kebencanaan di Negara ini.
“Jika tidak melihat hal ini, maka kita bisa katakan bahwa Pemerintah buta dan tuli dengan penderitaan masyarakat. Makanya, mudah-mudahan segera ada langkah konkrit. Tadi sudah ada jaminan dari Balai Wilayah Sungai agar segera melakukan langkah, dari dinas juga siap kooperatif, bahkan masyarakat yang ada di Werinama seperti yang hadir tadi dalam rapat, ada tokoh-tokoh masyarakat siap mengambil langkah-langkah partisipatoris untuk menangani bencana yang terjadi,” sambungnya.
Komisi III, tambah Fauzan, juga ingin segera ada penanganan terhadap pinggiran sungai Waillisa agar tidak terjadi lagi abrasi yang bisa menghilangkan makam-makam yang ada disana.
“Harapan kita ada semacam pengendalian banjir yang ada di hulu sungai sehingga bisa mengatur debit air yang turun ke kampong,” pungkasnya.
JFL
