Koreri.com, Ambon – Legislator DPRD Maluku Wahid Laittupa menyoroti soal kemiskinan di wilayah itu.
Ia kemudian mendorong diterapkannya kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) di Maluku sebagai salah satu upaya menuntaskan permasalahan dimaksud.
“Jadi, kalau kita berbicara soal kemiskinan di Provinsi Maluku maka memang sejak awal sudah demikian. Karena itu, sudah seharusnya juga diterapkan Otonomi Khusus di daerah ini,” dorong Laittupa kepada pers di Ambon, Kamis (25/8/2022).
Untuk itu pula, dibutuhkan semangat dan kerja keras dari Pemerintah Provinsi Maluku guna menurunkan angka kemiskinan di daerah ini.
Laittupa tak menampik jika dilihat dari sisi kepentingan terhadap Negara, maka Provinsi Maluku dianggap masih jauh.
Karena memang itu merupakan konsekuensi dari Undang-undang soal porsi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diatur dengan luas daratan dan jumlah penduduk.
Maka akhirnya (DAU) Maluku juga nilainya kecil.
“Tapi kalau Pemerintah pusat melihat Maluku sebagai provinsi yang turut menyelaraskan Kemerdekaan RI, maka sebetulnya kita harus diberikan Otonomi khusus,” tegasnya.
JFL
