Arus Migrasi Tantangan dan Beban Provinsi PBD Kedepan

Anggota Fraksi Otsus DPR PB Agustinus Kambuaya / Foto : KENN

Koreri.com, Manokwari – Papua Barat Daya (PBD) secara resmi ditetapkan dalam rapat paripurna DPR RI, Kamis (17/11/2022) menjadi Provinsi ke-38 di Negara Kesatuan Republik Indonesia disambut gegap gempita seluruh elemen dan lapisan sosial masyarakat di 5 kabupaten dan Satu Kota Calon PBD.

Anggota DPR Fraksi Otsus DPR Papua Barat Agustinus Kambuaya, S.IP mengatakan, semua harapan Tim Pemekaran semakin mantap untuk di wujudkan.

Idealisme latar belakang pemekaran segera di wujudkan.

Pemekaran di maksudkan untuk memperpendek rentan kendali, mendekatkan pelayanan agar ada kesejahteraan dan kemajuan masyarakat, khususnya masyarakat Orang Asli Papua sebagai subjek sekaligus objek atau sasaran utama pemekaran.

“Semua cita-cita mulia pemekaran ini tentu di dukung oleh semua pihak, namun semua itu pasti tidak semulus yang di harapkan. Akan ada tantangan dalam upaya mencapai tujuan pemekaran. Salah satunya adalah tantangan bonus demografi penduduk. Meningkatnya laju pertumbuhan penduduk Papua Barat akan menjadi tantangan tersendiri. Posisi Provinsi Papua Barat Daya ada di muka Gerbang Pintu masuk Papua akan menghadapi arus migrasi masuk manusia yang cukup tinggi,” tulis Kambuaya melalui keterangan persnya yang diterima media ini, Minggu (20/11/2022)

Dikatakannya, laju pertumbuhan penduduk Papua Barat yang tidak dikendalikan dengan baik akan menjadi beban sosial, beban APBD. Arus migrasi masuk Papua Barat kalau saja penduduk yang produktif, akan membawa modal dan teknologi datang ke Papua Barat Daya. Namun, apabila masuk orang-orang miskin pencari kerja, ini akan semakin membebankan Pemerintah Papua Barat Daya Nantinya.

“Perebutan ruang hidup sosial antara masyarakat orang asli Papua dan kaum migran akan semakin membuat beban tanggungan pemerintah makin besar. Mengurus orang asli Papua yang jumlahnya sedikit sudah sulit, bagaimana dengan masuknya arus migrasi masyarakat pengangguran di tempat lain yang akan berdatangan? Pemerintah mesti jeli melihat kondisi ini. Pengetatan system’ KTP menjadi faktor mutlak menekan laju penduduk di Papua Barat agar fokus membangun masyarakat yang ada terlebih dahulu,” ujarnya.

Sesuai Dengan Amanat Undang-undang Otsus No 21 BAB XVIII  Tentang Kependudukan Dan Ketenagakerjaan Pasal 61 Ayat hingga ayat 3 Bahwa; (1) Pemerintah Provinsi berkewajiban melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pertumbuhan penduduk di Provinsi Papua.

(2) Untuk mempercepat terwujudnya pemberdayaan, peningkatan kualitas dan partisipasi penduduk asli Papua dalam semua sektor pembangunan Pemerintah Provinsi
memberlakukan kebijakan kependudukan.

(3) Penempatan penduduk di Provinsi Papua dalam rangka transmigrasi nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah dilakukan dengan persetujuan gubernur.

(4) Penempatan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Perdasi.

Mencermati tantangan pembangunan daerah Kedepan dan juga dalam rangka mendiskusikan bonus demografi penduduk, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mesti melakukan kontrol penduduk dengan mendorong Rrgulasi Perda tentang pengendalian penduduk baik secara regulasi maupun juga sistem pemberlakuan KTP seperti di Bali, Banjar Masin dan Yogyakarta.

“Kebijakan dan Perda yang dilakukan nanti bukan untuk menolak sesama warga negara Indonesia tetapi bagaimana menata penduduk di dalam, membangun dan memenuhi kebutuhan penduduk yang sudah ada yaitu orang asli Papua terlebih dahulu. Sebab Otsus ini sebenarnya ingin membuat orang Papua Sejahtera, menjadi tuan di negeri sendiri agar merasa bangga menjadi bagian dari masyarakat Indonesia,” tambahnya.

RLS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *