as




as

ARK Sebut Konflik Kisor Harus Dibedakan, Dua Hal Ini Jadi Perhatian Pemerintah

Anggota Fraksi Otsus DPR Papua Barat Agustinus R. Kambuaya,S.IP (Foto : Istimewa)

Koreri.com, Maybrat– Warga Kampung Kisor dan Aifat Timur 1 Tahun Tiga Bulan Mereka Hidup Sebagai Pengungsi. Kehidupan sebagai pengungsi cukup berat, harus memulai kehidupan ulang dari titik nol. Sandang, pangan dan Papan. Pendidikan, Lapangan Kerja dan lainnya apalagi menumpang di rumah orang lain.

Pengungsi Aifar Timur bukan kejadian bencana alam tsunami, gempa bumi atau relokasi dan pengusuran lokasi untuk pembangunan, pengungsi atau eksodus disebabkan oleh konflik bersenjata karena itu belum bisa dipastikan keadaan ini kapan berakhir.

Anggota Fraksi Otsus DPR Papua Barat Agustinus R. Kambuaya,S.IP mengatakan, selama konflik masih berlangsung masyarakat masih tetap mengungsi sehingga dia mengajak semua pihak untuk tergerak hatinya untuk mau memberikan donasi baik sembako, pakian dan bantuan lainnya membantu mereka yang membutuhkan.

Hal Penting Lain Yang Perlu Menjadi Perhatian Bagi Pemerintah Daerah Baik Provinsi maupun Kabupaten Adalah 1. Adanya Bantuan Biaya Studi SD, SMP,SMA bahkan Biaya Kuliah Anak-anak Pengungsi. 2. Kejadian ini secara otomatis memutus mata rantai pekerjaan dan pendapatan ekonomi mereka. Karena itu diperlukan bantuan kredit usaha dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten  untuk mereka bisa berusaha di Tempat Pengungsian. Harus ada Program bantuan Usaha dari pemerintah. Bahkan ada pembebasan lahan untuk mereka bercocok tanam untuk penuhi kebutuhan pangan mereka.

“Kebutuhan Dasar Ekonomi pendidikan dan Kesehatan Serta Pangan dan Pertanian ini merupakan hal mendasar dan pokok yang di perlukan oleh Warga Pengungsi,” jelas Agustinus Kambuaya melalui keterangan tertulisnya yang diterima media ini, Sabtu (12/11/2022).

Kambuaya menegaskan bahwa bahwa warga Aifat timur adalah korban konflik, sesuatu yang terjadi diluar batas kemampuan atau kewenangan mereka, yang pasti dibutuhkan sebuah solusi yang permanen antara pihak yang bertikai.

“Solusi yang “PERMANEN” Bukan temporer Itulah yang menjadi Jaminan Bagi Mereka untuk bisa pulang. Kebijakan untuk mengembalikan mereka tanpa suatu kepastian dan kesepakatan dan solusi permanen belum bisa menjadi jaminan kepulangan mereka, harapan besar kepada Pihak Pemerintah, Gereja, Masyarakat Luas Agar Turut Merasakan Beban yang mereka hadapi perlu ada sentuhan kasih kepada Mereka,” ungkapnya.

RLS