Koreri.com, Manokwari – Badan Anggaran DPR-PB dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat telah menyepakati rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) provinsi papua barat tahun anggaran 2023.
Namun, kesepakatan nilai KUA-PPAS itu belum dapat ditandatangani karena Penjabat Gubernur Papua Barat Drs Paulus Waterpauw, M.Si sedang melaksanakan tugas negara di Kota Sorong.
Pj Gubernur Paulus Waterpauw akan membagikan DPA APBN tahun 2023 kepada pemerintah Provinsi Papua Barat, Kabupaten/ Kota serta instansi vertikal, Jumat (2/12/2022).
Karena dokumen KUA-PPAS tahun 2023 ini harus ditandatangani kepala daerah dengan pimpinan legislatif sehingga masih menunggu kehadiran Pj Gubernur dari Sorong.
Ketua DPR Papua Barat Orgenes Wonggor, S.IP membenarkan penundaan agenda penandatanganan kesepakatan dokumen KUA-PPAS TA 2023 itu dari jumat (2/12/2022) ke Sabtu (3/12/2022).
“Iya ditunda besok (Sabtu) kebetulan Pak Pj Gub ada agenda penyerahan DPA nasional di Sorong jadi tunggu beliau kembali baru kita tandatangan KUA-PPAS 2023,” jelas Wonggor kepada media ini, Jumat siang.
Wonggor menambahkan, setelah penandatanganan dokumen kesepakatan KUA-PPAS akan dilanjutkan dengan rapat paripurna I dalam rangka pembukaan pembahasan Rancangan APBD 2023 pada Senin (5/12/2022).
Sebelumnya Pj Sekda Papua Barat Dance Sangkek, S.H., M.M mengatakan, target besaran pendapatan daerah Provinsi Papua Barat untuk tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 5,11 persen dari jumlah pendapatan pada penganggaran induk APBD 2023, sedangkan estimasi total belanja daerah tahun 2023 juga mengalami kenaikan Rp. 345.235.825.712,- dari jumlah belanja daerah Papua Barat APBD induk TA 2023 sebesar Rp. 6.657.086.207.000,-
Dance menjelaskan struktur rancangan APBD induk tahun 2023 berdasarkan kebijakan pendapatan daerah sebesar Rp 6.657.086.207.000,- terdiri dari Pendapatan asli daerah (PAD) Rp 302.000.000.000,- pendapatan transfer Rp 6.354.086.207.000,- dan lain-lain pendapatan yang sebesar Rp 9.000.000.000.-
Rencana belanja sebesar Rp 5.085.510.646.000,- terdiri dari belanja operasi Rp 3.343.476.622.000,- belanja modal Rp 2.272.227.959.948,- belanja tidak terduga Rp 60.211.559.669,- dan belanja transfer sebesar Rp 1.826.575.562.000,-.
Penerimaan pembiayaan berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran 2022 sebesar Rp 255.000.000.000 dan pengeluaran pembiayaan nihil.
Pemerintah daerah pada tahun 2023 nanti akan lebih fokus pada pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, peningkatan infrastruktur perhubungan, pembangunan sarana perkantoran, peningkatan kapasitas aparatur, penyiapan regulasi serta instrumen kerja.
KENN
