as
as

BUM China Bangun Rumah Sakit Taraf Internasional di PB, Komisi V : Investor Asing Tidak Ada Gratisan

IMG 20230118 WA0003
Ketua Komisi V DPR-PB Syamsudin Seknun,S.Sos.,S.H.,M.H dan Perwakilan BP3OK Irene Manibuy,S.H (Foto : KENN)

Koreri.com, Manokwari – Badan Usaha Milik China (BUMChina) akan membangun Rumah Sakit tipe A bertaraf internasional yang rencananya akan dibangun di Kampung Susweni, Distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat diatas tanah seluas 25 hektar.

Pembangunan rumah sakit tersebut merupakan kerjasama Pemerintah Indonesia melalui Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (BP3OK) dengan investor china.

Perwakilan BP3OK Papua Barat, Irene Manibuy dalam keterangan persnya kepada wartawan mengatakan pembangunan rumah sakit tersebut sebagai bentuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya orang asli Papua.

“Saya berharap banyak hal positif dari pelayanan rumah sakit tersebut nantinya. Mudah-mudahan ada prioritas khusus bagi pelayanan untuk orang asli Papua,” kata Irene saat memberikan keterangan pers kepada wartawan di Pulau Mansinam, Selasa (17/1/2023)

Rumah sakit ini kata Irene, akan komplit semua mulai dari Jantung, Kanker, Paru dan lain sebagainya, pihaknya akan mengatur sedemikian rupa agar rumah sakit bertaraf internasional tersebut memberikan pelayanan gratis bagi orang asli Papua.

Karena kekhususan otonomi khusus, selain ada BPJS Kesehatan, orang asli Papua yang tidak memiliki BPJS Kesehatan bisa mendapatkan pengobatan gratis.

Irene menyebut kedatangan Wakil Presiden Republik Indonesia, KH. Ma’ruf Amin di Manokwari pada 5 Februari mendatang akan melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama.

“Rumah sakit tersebut nantinya pengelolaannya dari pusat karena masuk dalam kategori rumah sakit vertikal dan dibangun dalam kurun tahun 2023 dan diresmikan 2024,” ujarnya.

Pernyataan Irene Manibuy terkait pembangunan Rumah Sakit tipe A bertaraf internasional itu ditanggapi serius ketua komisi V DPR Papua Barat Syamsudin Seknun, S.Sos., S.H., M.H.

Syamsudin mengapresiasi kehadiran rumah sakit itu tetapi memberikan peringatan kepada BP3OK bersama pemerintah pusat untuk tidak terburu-buru membangun gedung fasilitas kesehatan dalam waktu dekat tapi dikaji lebih jauh pemerintah provinsi Papua Barat bersama dengan DPR Papua Barat.

Ketua komisi yang membidangi Kesra termasuk didalamnya kesehatan itu menegaskan bahwa yang dipersoalkan bukan kehadiran rumah sakit namun efek domino dari keberadaannya harus perlu diketahui pemerintah daerah termasuk lembaga legislatif.

Karena DPR Papua Barat juga diberikan ruang untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan keberadaan program otonomi khusus.

“Kalau bersumber dari program BP3OK kenapa pemerintah pusat tidak menggelontorkan dana dalam bentuk DAK yang nilainya cukup besar kepada RSU Provinsi Papua Barat yang saat ini sedang berbenah untuk menuju akreditasi tipe?” tanya Syamsudin saat menghubungi Koreri.com melalui telpon selulernya, Selasa (17/1/2023) malam.

Lebih lanjut dikatakan anggota Banggar DPR Papua Barat itu bahwa jika pembangunan rumah sakit tipe A bertaraf internasional tersebut, para pekerja dan dana seratus persen dari investor asing maka patut dipertanyakan.

“Tidak ada investasi yang kemudian hanya diberikan cuma-cuma kepada sebuah daerah, pasti ada timbal balik atau kerjasama dan tukar guling dalam bentuk hal lain, harus didiskusikan bersama pemerintah daerah, bukan saja Gubernur tetapi ada lembaga legislatif,” jelas Sase.

Politisi NasDem itu meminta BP3OK bersama timnya mempresentase secara detail kepada pemerintah daerah karena berkaitan dengan investor asing yang belum diketahui cara mainnya.

“Kami butuh penjelasan itu karena investor asing tidak ada gratisan, kemudian yang jadi pertanyaan bahwa pembangunan rumah sakit harus punya amdal, pengurusan amdal bukan disulap karena harus ada studi kelayakan serta persyaratan lainnya,” tegas ketua komisi V DPR Papua Barat.

KENN

as