Koreri.com, Manokwari – Menanggapi aksi demo damai aliansi peduli pemerintah di Kantor Gubernur PapuaBarat, Senin (13/3/2023) yang menolak kebijakan Penjabat Gubernur Papua Barat, mendapat tanggapan dingin dari Pj Gubernur Drs Paulus Waterpauw, M.Si.
Penjabat Gubernur Papua Barat Drs Paulus Waterpauw, M.Si saat dikonfirmasi Koreri.com melalui pesan singkat whatsappnya, Senin siang menegaskan bahwa kebijakannya hanya meluruskan prosedur yang benar.
“Dorang tra paham aturan karena selama ini angkat pejabat suka-suka dan hanya dengan mau saja tanpa mekanisme….hari ini saya tiba untuk meluruskan cara lama diganti dengan prosedural yang benar,” jelas Waterpauw menjawab pertanyaan media ini.
Waterpauw menilai tidak logis dan lucu dengan pernyataan aksi massa bahwa dengan kehadiran Pj Gubernur Papua Barat sangat meresahkan masyarakat.
“Ini NKRI dan Pj Gubernur PB itu jabatan Negara. Lucu sekali mendengar pernyataan yang tidak mendasar,” ujarnya.
Pada pernyataan sebelumnya Pj Gubernur mengatakan bahwa sebelum melakukan perampingan OPD, evaluasi dan ujian kompetensi terhadap sejumlah jabatan, sudah mendapat ijin dari Kemendagri, sehingga tidak ada masalah dalam persoalan ini.
Dalam tuntutan massa aksi aliansi peduli pemerintah meminta agar penjabat Gubernur Paulus Waterpauw membatalkan perampingan OPD karena akan berdampak pada pejabat eselon II, III dan IV yang harus kehilangan jabatan. Pembatalan evaluasi OPD, Pembatalan uji kompetensi di lingkup provinsi Papua Barat dan segera bagikan DPA karena menghambat pembangunan serta meminta Mendagri segera memberhentikan Pj Gubernur.
KENN
