as
as

Law Firm Aloysius Renwarin & Patners Tawarkan Jasa Hukum Sengketa Pemilu 2024

IMG 20230331 WA0001
Tim hukum yang tergabung dalam Law firm Aloysius Renwarin & Partners siap lakukan pendampingan Sengketa Pemilu 2024 / Foto : VER

Koreri.com, Jayapura – Law Firm Aloysius Renwarin & Patners menawarkan jasa hukum sengketa Pemilihan umum (Pemilu) untuk mendampingi dan menyukseskan pesta demokrasi 2024 di 2 Provinsi Induk Papua dan Papua Barat serta 3 Provinsi baru yaitu Papua Selatan, Papua Pegunungan dan Papua Tengah.

Ketua tim Law Firm Aloysius Renwarin & Patners, Stilman Renggi, mengatakan selama ini pesta demokrasi di Indonesia mulai dari Pemilu legislatif, kepala daerah dan Presiden terkadang berujung dengan sengketa akibat penyalahgunaan kewenangan.

as

Banyak pihak merasa tidak puas atau tercurangi sehingga membutuhkan upaya hukum untuk bisa menyelesaikan persoalan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dijelaskan, setiap pengacara mempunyai peran penting dalam menyukseskan terselenggaranya Pemilu pada 2024 mendatang dengan memegang teguh Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

“Untuk itu, persoalan sengketa Pemilu sudah seharusnya mendapatkan pendampingan oleh advokat untuk sebuah langkah-langkah hukum guna tercapainya keadilan,” kata Stilman Renggi, SH saat memberikan keterangan pers di kantor Law Firm Aloysius Renwarin & Partners, Jln. Kenanga No. 15 Perumnas II Waena, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Kamis (30/3/2023).

Dalam Pemilu secara umum itu, penyelesaian sengketa dapat dilakukan sesuai dengan problem atau masalah yang dihadapi.

“Contoh jika berkaitan dengan etika penyelenggaraan Pemilu dalam hal ini KPU maka merupakan kewenangan dari Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) sehingga para calon yang merasa tidak puas mengadukan kepada DKPP,” urainya.

Kemudian, sengketa Pemilu yang berkaitan dengan money politic (politik uang) dapat mengajukan permohonan sengketa hasil Pemilu ke Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya jika berkaitan dengan keputusan badan atau pejabat tata usaha negara dan merasa dihambat, dapat mengajukannya kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) serta kecurangan Pemilu lain dapat diadukan ke Bawaslu.

Law Firm Aloysius Renwarin & Partners adalah kantor Advokat dan konsultan hukum yang bisa dipercaya dalam menyelesaikan proses sengketa Pemilu di Papua. Selanjutnya, dapat mendampingi pasangan calon untuk menyampaikan aspirasi hukum di KPU, Bawaslu, PTUN dan Mahkamah Konstitusi demi kepastian hukum.

“Tugas dari kami bisa meminimalisir konflik Pemilu dengan berupaya membawa dan menyelesaikan problematika Pemilu itu sendiri ini juga meminimalisir main hakim sendiri di lapangan,” sambung Renggi.

Ditambahkan, Law firm Aloysius Renwarin & Partners akan membentuk tim dalam menyelesaikan sengketa Pemilu terdiri dari Advokat, politisi, KPU dan Akademisi untuk tercapainya langkah-langkah hukum demi keadilan.

“Harapannya dalam demokrasi yang sehat itu tidak membutuhkan proses bersifat kelembagaan namun juga membutuhkan kondisi politis dan sosial yang baik,” pungkasnya.

Sementara itu, Stevani Anastasia Mangar menambahkan terkait dengan bagaimana menyukseskan Pemilu tertuang di dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 yang menjelaskan tentang 11 prinsip. Didalamnya ada tata tertib Pemilu yang berlangsung secara transparansi, efisiensi dan akuntabel sehingga semua berjalan efektif.

“UU Nomor 7 Tahun 2017 ini juga di dorong dan didasari oleh regulasi pada Pasal 84 Ayat 1 tentang Pelaksana petugas dan peserta kampanye. Ada 10 poin yang menjelaskan tentang larangan apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh para peserta kampanye,” rincinya.

Salah satu contoh tentang money politic yang sering terjadi mewarnai pesta demokrasi di Indonesia pada umumnya.

Money politic ini sangat berpengaruh sehingga kita perlu memberikan pemahaman kepada orang-orang awam yang memiliki keterbatasan pengetahuan tentang Pemilu bahwa jangan tergoda dengan godaan uang maupun materi-materi yang lain,” pungkasnya.

VER

as