Koreri.com, Bintuni– Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Teluk Bintuni diingatkan komitmennya untuk menangani persoalan stunting dan kemiskinan ekstrem yang masih tinggi, dimana provinsi Papua Barat masuk dalam zona merah.
Penegasan ini ditekankan dalam rapat yang dipimpin Penjabat Gubernur Papua Barat Drs. Paulus Waterpauw,M. Si bersama pimpinan OPD Papua Barat dan Kabupaten Teluk Bintuni di Aula Hotel Stennkol Bintuni, Jumat (14/4/2023) malam.
Dikatakan Pj Gubernur bahwa prevalensi stunting dan angka kemiskinan ektrem pada sejumlah daerah di Papua Barat masih tinggi, hal ini menjadi atensi khusus Paulus Waterpauw.
“Masalah stunting dan kemiskinan ekstrem karena perintah langsung dari presiden sehingga bersama OPD terkait kita segera ambil langkah cepat,”ucap Paulus Waterpauw.
Waterpauw menyebutkan angka prevalensi stunting Papua barat masih dan masuk dalam urutan kelompok rendah, ada banyak faktor yang menyebabkan, namun mengingat dua hal ini adalah kebijakan presiden sehingga Pemprov Papua barat siap menjalankan.
Waterpauw menyebutkan angka prevalensi stunting Papua barat masih dan masuk dalam urutan kelompok rendah, ada banyak faktor yang menyebabkan, namun mengingat dua hal ini adalah kebijakan Presiden sehingga Pemprov Papua Barat siap menjalankan.
“Komitmen pemerintah daerah untuk menangani urgensi stunting dan kemiskinan ekstrem,”ujarnya
Zona merah stunting dan kemiskinan ekstrim, seperti kabupaten Pegaf, Fakfak, Kaimana, Wondama, Mansel, Manokwari dan Bintuni.
Bintuni, merupakan daerah penghasil dan dikenal memiliki PAD besar sebagai penghasil gas nomor dua di Indonesia tetapi Stunting dan miskin ekstremnya tinggi di Papua barat. Ada apa?
Untuk itu Gubernur Waterpauw meminta para pimpinan di Kabupaten Bintuni agar menurunkan kemiskinan ekstrim dam stunting yang sangat tinggi.
Kepala Bappeda Kabupaten Bintuni Alimudin mengungkapkan masalah-masalah stunting di Bintuni adalah kurang gizi dan pola asuh orang tua, faktor ekonomi.
“Perlu adanya kerjasama segala stakholeder, termasuk LNG Tangguh untuk itu perlu intervensi provinsi,”ujarnya.
Dikatakan, yang perlu dilakukan pendekatan CSR yang bisa kita dorong. “Perlu ada intervensi dari provinsi untuk CSR di BP Tangguh,”ujarnya.
RLS
