Koreri.com, Ambon – Murad Ismail resmi dibebastugaskan dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Provinsi Maluku.
Pembebasan tugas pria yang saat ini masih menjabat sebagai Gubernur Maluku ini sesuai dengan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Nomor No : 794/DPP/V/2023 dan SK DPP PDI-P No : 793/ DPP/ V/ 2023.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua Bidang Politik Jeffry Taihutu saat konferensi pers di kantor DPD PDIP Maluku, Selasa (9/5/2023).
Terhadap itu, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Bidang Kerakyatan Sadarestuwati menegaskan terkait dengan pembebastugasan Murad Ismail sebagai Ketua DPD Partai Maluku telah melalui mekanisme organisasi.
“Pak Murad Ismail menunjukkan sikap yang tidak terpuji. Sebab ketika Pak Djarot Syaiful Hidayat dan Pak Komarudin Watubun melakukan klarifikasi, tiba-tiba Pak Murad menunjukkan sikap emosional. Sikap tersebut jauh dari karakter seorang pemimpin yang bijak dalam menyelesaikan permasalahan,” ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua DPP PDIP Bidang Perempuan Sri Rahayu juga sangat menyayangkan sikap Murad Ismail yang lebih mengedepankan kepentingan keluarga, khususnya isterinya sendiri, daripada kepentingan rakyat.
“Sebagai Gubernur yang diusung oleh PDI Perjuangan seharusnya pak Murad lebih mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Karena PDI Perjuangan memiliki aturan partai bahwa suami isteri tidak boleh berbeda partai,” terangnya.
Namun ternyata, lanjut Sri Rahayu, Murad malah menunjukkan sikap emosional dihadapan Djarot Syaiful Hidayat yang dikenal sebagai sosok yang santun, sosok pendengar, dan selalu mencari solusi dengan cara musyawarah.
Atas sikap Murad Ismail yang emosional tersebut, maka ketika DPP Partai memberikan laporan kepada Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Arahan Ketua Umum sangat tegas bahwa seluruh kader wajib menjaga disiplin partai dan juga mematuhi peraturan Partai.
“Partai dibangun atas keteguhan dalam ideologi dan disiplin kader. Atas dasar hal tersebut, maka Partai mengambil keputusan membebas tugaskan saudara Murad Ismail dari jabatan sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan, dan menetapkan saudara Benhur Watubun sebagai Ketua DPD dan Mercy Barends sebagai Sekretaris DPD Partai,” tegas Sri Rahayu.
Ia menambahkan bahwa apa yang terjadi di Maluku tersebut untuk menjadi pelajaran penting, bagaimana setiap kader Partai agar bisa menjaga perilaku, bersikap santun namun tegas dan kokoh didalam membela rakyat kecil.
JFL
