Koreri.com, Sentani – Terhitung 7 bulan sudah, uang lauk pauk (ULP) para tenaga pendidik di Kabupaten Jayapura, Papua belum dibayarkan.
Hal itu kemudian mendorong Forum Peduli Kemanusiaan (FPK) melakukan aksi ke kantor DPR kabupaten Jayapura, Senin (17/7/2023) untuk menyampaikan aspirasi tersebut.
Aksi ini sebagai bentuk kepedulian FPK dengan para guru selaku tenaga pendidik yang selama ini mengabdi untuk mencerdaskan generasi bangsa.
Sekretaris FPK Jhon Maurits Suebu (JMS) dalam mengawali orasinya langsung menyampaikan maksud kedatangan peserta aksi.
“Kepada Bapak ibu Dewan yang kami hormati, apakah selama ini DPR tidak menemukan jeritan kami sebagai guru pendidik. Ijinkan kami pada pagi hari ini, Senin (17/7/2023) menyampaikan aspirasi kami kepada bapa ibu Dewan. Bisakah menerima kami untuk duduk diskusi bersama,” pintanya.
“Ini sudah memasuki triwulan baru, kami para guru hanya minta tolong respon kami dan undang kami memberikan penjelasan kepada kami terkait masalah hak 7 bulan kenapa tidak di bayar,” sambungnya mempertanyakan hak para guru.
“Hanya itulah yang menjadi salah satu tuntutan kami dan sikap yang kami ambil adalah menunggu kejelasan jika tidak kami akan mogok kerja,” tambahnya.
JMS kemudian menyindir Ketua Komisi C dan mama-mama Dewan yang hadir menyaksikan aksi itu.
“Perlu diketahui, kita memperoleh pendidikan itu dari para guru tetapi kenapa guru diabaikan? Bisakah menyuarakan apa yang menjadi keluhan kami supaya proses ini bisa terealisasi,” sindirnya.
JMS menegaskan kembali kedatangan pihaknya melakukan aksi demo damai ini dengan maksud dan tujuan yang baik.
Dalam hal ini adalah untuk meminta pertolongan supaya dibantu mediasi atau diskusi bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan dan para Dewan.
“Kami minta supaya bisa diakomodir dengan baik agar proses kerja kita berjalan seperti biasa dan Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura jangan abaikan kami apalagi tidak memperhatikan hak kami selama 7 bulan ini,” tegasnya.
Grace Apaseray, salah satu guru yang mengajar di SMP 1 Atap Kaure mengakui dirinya ikut demo damai ini atas sepengetahuan pimpinannya.
“Intinya, saya mau menanyakan masalah ULP kita ini disikapi oleh dinas bagian mana? Apakah di Bagian Keuangan atau dari Bendahara Dinas? Kita punya struktur jelas tapi kenapa tidak ada kejelasan ULP selama 7 bulan ini,” bebernya dalam aksi itu.
Grace juga mempertanyakan kegunaan dari mading di Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura untuk menyuarakan dan menghimbau serta menginformasikan ke setiap guru atau ke pimpinan.
“Makanya, kami demo untuk hak kami hari ini,” tegasnya.
Grace juga membeberkan adanya ancaman lewat SMS atau WA.
“Itu juga membuat kita yang ikut demo was-was karena ancaman sanksi. Tapi kami sudah siap dipecat dari Dinas. Silahkan pecat kami, tapi bayar kami 5 miliar!
Karena dalam 5 miliar itu, pertama dinas bayar saya 1 miliar untuk saya karena di pecat secara tidak hormat. Kedua, 4 miliar itu di bagikan untuk seluruh guru supaya ada kesejahteraan pada kita yang selalu bicara jenjang pendidikan dan etika belajar tapi faktanya tidak ada kesejahteraan untuk kami para guru-guru,” tegasnya.
Grace juga mengeluhkan soal rumah dinas bagi guru yang bertugas di tempat yang jauh.
“Kesejahteraan rumah dinas juga bagi kita tidak ada, apalagi keamanan bagi kami. Namun kami tetap setia di tempat tugas demi pelayanan untuk anak bangsa generasi Papua. Jujur kami ini setia dengan tugas kami sebagai guru tapi kita terancam di waktu malam hari,” bebernya.
Aksi ini, lanjut Grace, diadakan secara spontan dengan harapan mendapat perhatian Dewan.
“Harapannya agar bapak ibu Dewan yang kita hormati sebagai pemimpin yang baik mau melayani kita dan menerima secara tertulis aspirasi bahkan mau menyuarakan surat kami secara tertulis supaya di suarakan ke kepala dinas terkait,” harapnya.
Grace menambahkan waktu 7 bulan itu bukan sesuatu yang gampang.
“Karena satu bulan itu 31 hari, bayangkan! Itu waktu yang cukup lama untuk kita bertahan. Coba seandainya jika pendidikan untuk guru-guru itu di gaji 7 atau 5 juta pasti kami aman saja, Kami siap dikritisi tapi harus ada kejelasan mengenai hak 7 bulan, Dan kami ini PNS 2018 tidak menikmati ULP kami dari bulan Januari sampai Juli 2023,” tukasnya.
YM
