Koreri.com, Manokwari – Persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM) baik minyak tanah dan pertalite di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat (PB) yang terindikasi bermasalah kini menjadi sorotan.
BBM subsidi itu bahkan kabarnya diperjualbelikan oleh sejumlah oknum hingga menyebabkan warga masyarakat yang jadi korban.
Indikasi ini ditemukan di beberapa distrik di Fakfak, dimana penyaluran BBM subsidi tersebut hanya sampai dibeberapa kampung yang ada di daerah pinggiran kota Fakfak sehingga banyak kampung di pelosok yang tidak menikmati subsidi BBM tersebut.
Fakta ini diungkapkan Legislator DPR PB Saleh Siknun, SE kepada Koreri.com melalui telepon selulernya, Rabu (27/9/2023).
“Jadi yang kami temukan, distribusi BBM itu baik minyak tanah maupun pertalite di Fakfak ini belum menyentuh sampai ke daerah pelosok. Itu saya temukan, dimana pendistribusian BBM minyak tanah maupun pertalite ini hanya sampai di wilayah Fakfak Tengah. Fakfak Tengah ini juga tidak sampai di ujung (pelosok), hanya sampai di Nemewikarya untuk penyalurnya,” bebernya.
Hal ini, kata Saleh, yang kemudian menyebabkan sehingga banyak masyarakat berduyun-duyun ke kota hanya untuk membeli minyak tanah maupun pertalite.
“Padahal, ini yang kemudian mengurangi kuota orang-orang yang ada di daerah pinggiran tadi yang sudah ada penyalurnya. Jadi, ini salah satu penyebab BBM minyak tanah maupun pertalite langka di daerah-daerah pinggiran atau pelosok,” kata dia.
Saleh mengaku pula jika dirinya mendapatkan informasi bahwa BBM minyak tanah maupun pertalite subsidi tersebut diperjualbelikan lagi di tempat lain.
“Ini yang kita temukan, termasuk didalamnya BBM minyak tanah maupun pertalite untuk para nelayan. Kan ada BBM subsidi untuk nelayan,” sambungnya.
Saleh menegaskan, dirinya mendapatkan informasi tersebut pada saat reses maupun kegiatan-kegiatan lain seperti kunjungan lapangan.
Salah satunya waktu reses belum lama ini, Wakil Ketua II DPR Papua Barat ini juga mendapat laporan atau masukan dari kelompok nelayan setempat bahwa jatah pasokan BBM untuk mereka tidak pernah mereka dapatkan.
Padahal, para nelayan ini sudah terdaftar di salah satu pom bensin atau SPBU nelayan.
“Jadi intinya mereka (nelayan) tidak dapat jatahnya. Dan ini ada indikasi, sebab ada informasi bahwa BBM subsidi ini diperjualbelikan lagi,” bebernya lagi.
Menyikapi itu, pihaknya akan meminta kepada Pemerintah melalui Pertamina agar ada penambahan alokasi BBM untuk minyak tanah maupun pertalite.
“Jadi ini kuota kan sudah ada, tinggal ditambah saja. Kemudian setelah ada penambahan nanti, tetap akan dilakukan pemantauan terkait dengan penyalurannya tadi sehingga tidak dimanfaatkan lagi karena ada penambahan sehingga semakin memperkecil ruang mereka untuk menjual ke tempat lain,” pintanya.
Pihaknya akan meminta tanggapan dari Pertamina agar masyarakat itu tidak lagi dari kampung ke kota hanya untuk beli minyak tanah atau pertalite.
“Kalau bisa distribusinya sampai ke daerah-daerah pinggiran atau pelosok. Ini juga mungkin terjadi di daerah lain tapi saya temukan ini ketika saya melakukan reses dan kunjungan-kunjungan lapangan di Fakfak beberapa waktu lalu,” pungkasnya.
KENN
