Koreri.com, Manokwari – Penjabat Gubernur Drs. Ali Baham Temongmere, M.TP bersama Pimpinan dan Anggota DPR Papua Barat bersilaturahmi pasca pergantian kepala daerah.
Silaturahmi yang digelar dalam pertemuan di ruang rapat lantai lima kantor Gubernur, Rabu (8/11/2023) membahas sejumlah persoalan pembangunan daerah Papua Barat.
“Ini adalah silaturahmi sebagai Pejabat Gubernur yang baru dilantik tanggal 1 November lalu dan hari ini hari ke 8 tentunya sinergi antara Pemerintah daerah dalam hal ini Eksekutif dan Legislatif itu menjadi kekuatan untuk kita melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di Provinsi Papua Barat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat menuju tentunya Papua Barat yang lebih aman, sejahtera dan bermartabat,” ungkap kepada awak media seusai pertemuan, Rabu (8/11/2023).
Diakui Pj Gubernur, rencana pertemuan sebenarnya sudah diagendakan pada Senin (6/11/2023) lalu tetapi karena ada anggota Dewan yang masih ada di luar sehingga baru bisa terealisasi, Rabu (8/11/2023).
“Tentunya kita di dalam mengelola Pemerintahan ini dibatasi dengan waktu. Oleh karena itu, dengan waktu yang tersisa ini sampai dengan Desember kemudian dibatasi lagi November untuk menyelesaikan anggaran tahun 2004. Karena itu kita sepakati agar anggaran 2024 ini sebelum Desember paling lama 30 November itu sudah harus ditetapkan,” akuinya.
Sementara Anggaran Perubahan 2023 yang sudah berproses diharapkan secepatnya rampung, sehingga bisa menunjang kegiatan-kegiatan pemerintahan baik di Eksekutif maupun Legislatif termasuk anggaran untuk reses ketiga anggota Dewan.
“Ini kan sudah dekat, menjelang Pemilu. Jadi tentunya perlu menunjang anggota Dewan dalam rangka untuk ke daerah-daerah pemilihannya untuk melaksanakan reses. Ini tentunya yang tadi bersama-sama kami bahas dan sepakati langkah-langkahnya saya kira itu,” sambungnya.
Terkait dengan pembagian APBD perubahan, Pj Gubernur membenarkan sementara dalam proses registrasi.
“Ya, anggaran perubahan kan sekarang tinggal registrasi saja untuk nomornya dimasukkan di dalam Raperda menjadi Perda. Dan itu juga yang kami jelaskan dan tentunya menjadi bagian penjelasan Eksekutif kepada Legislatif tentang proses sampai dengan penetapan DPA perubahan,” tandasnya.
KENN
