Koreri.com, Manokwari – Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Drs Ali Baham Temongmere, M.TP mengaku “ditegur” Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian soal penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) setempat.
“Bapak Mendagri sudah memberikan warning pada rapat bersama kepala daerah se-Tanah Papua di Kota Sorong sabtu kemarin terkait penandanganan NPHD,” sahut Pj Gubernur Ali Baham Temongmere saat membuka temu stakeholder untuk sukses Pemilu 2024 di Papua Barat yang berlangsung di Ballroom Aston Niu Manokwari, Senin (18/12/2023).
Temongmere mengaku, Pemda bersama Bawaslu Papua Barat (PB) belum mencapai kata sepakat untuk menentukan nilai NPHDnya.
“Karena itu pada saat Bapak Mendagri singgung, saya sampaikan ke Ketua Bawaslu, adik kita cepat balik supaya bahas dan sepakati nilai supaya teken NPHD Pilkada dengan Bawaslu,” akuinya.
Direncanakan, pertemuan Bawaslu dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) PB akan berlangsung Rabu (20/12/2023).
“Saya berharap Bawaslu dan TAPD dapat mencapai kata sepakat untuk menentukan angka atau nilainya, sehingga NPHD dapat segera ditandatangani,” tandasnya.
Untuk diketahui, Pemprov PB baru meneken NPHD anggaran Pilkada 2024 dengan KPU setempat.
Sementara, dengan Bawaslu PB belum juga dilakukan hingga saat ini.
KENN
