as
as

Kabupaten Malra Zona Kuning Pelayanan Publik, Ombudsman Beberkan Penyebabnya

Ombudsman Maluku Malra Zona Kuning 2023

Koreri.com, Ambon – Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) mendapatkan penilaian publik ada pada Zona Kuning dari Ombudsman Provinsi Maluku.

Penyebabnya ada pada Dimensi Input data yang menjadi salah satu persoalan penting.

as

“Jadi, dimensi input data ini menjadi persoalan karena kompetensi dari teman-teman di OPD tingkat pemahaman belum begitu baik sehingga perlu ditingkatkan lagi,” ungkap Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku, Hasan Slamat kepada media, Senin (26/2/2024).

Ia kemudian menyebutkan,  dua organisasi perangkat daerah (OPD) yakni salah satu puskesmas dan Dinas Pendidikan berada di dalam zona merah.

“Saya sangat mengharapkan ke depan ada perbaikan sehingga semuanya bisa berada pada zona hijau,” harapnya.

Ombudsman, lanjut Hasan, juga menyoroti dimensi proses yang mana sampai dengan hari ini website Kabupaten Malra tidak berfungsi sebagaimana adanya. Sehingga seluruh kegiatan dalam pelayanan publik dan pembangunan pada setiap OPD tidak dapat di-update sebaik mungkin.

“Dan ini menjadi bagian penilaian yang terpenting juga,” tekannya.

Kendati demikian, dimensi output menjadi kelebihan kabupaten yang dikenal sangat kental dengan tradisi adatnya ini.

“Terkait tingkat kepuasan pelayanan publik saat koresponden ditanyai, dijawab  sangat baik,” tambahnya.

Faktor lainnya, beber Hasan, soal SP4 terlapor yang dimiliki Kabupaten Malra belum difungsikan secara baik. SP4 terlapor itu penting karena secara langsung terkoneksi dengan Staf Kepresidenan, Menpan RB, Kemendagri dan Ombudsman RI.

“Saya harapkan hal itu diperhatikan dengan baik,” imbuhnya.

Ke Depan, akan dilakukan memorandum of understanding (MoU) dan pendampingan lagi sehingga di tahun ini, kabupaten Malra bisa berubah dari zona kuning yaitu pelayanan sedang bisa menjadi zona hijau atau pelayanan publik yang prima atau tinggi.

Pejabat Sekda Malra Nikodemus Ubro langsung merespon penilaian pelayanan publik yang diterima dari Ombudsman Maluku.

“Ini merupakan tantangan tersendiri bagi kami untuk ke depan dengan memperbaiki pelayanan publik pada beberapa dinas yang menjadi sampel. Dan akan kami laporkan kepada Bupati agar menjadi perhatian terutama pengaduan-pengaduan dari input lebih diperbaiki,” ujarnya singkat.

JFL

as