Koreri.com, Sorong – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya hingga Maret 2023 lalu mencapai penurunan angka kemiskinan ekstrim di wilayah tersebut hingga 6,41%.
Hal itu disampaikan Staf Ahli George Yarangga hadir mewakili Penjabat Gubernur Mohammad Musa’ad dalam Forum Konsilidasi Daerah Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024 di wilayah Papua Barat dan PBD.
Forum tersebut digelar Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) RI bersinergi dengan Pemprov PBD bertempat di Aston Sorong Hotel Conference Center, Kamis (14/3/2024).
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK, R. Nunung Nuryartono hadir dalam forum tersebut.
Juga perwakilan BAPPEDA dari kedua provinsi dilibatkan pada forum yang sama.
Yarangga dalam pernyataannya menyebutkan berbagai upaya sudah dilakukan Pemprov PBD melalui Pj Gubernur dan jajaran dalam upaya mempercepat penurunan kemiskinan ekstrim di wilayah tersebut hingga berada di angka 6,41% perbulan Maret 2023.
“Angka Itu kemudian menjadi laporan evaluasi kinerja Pj Gubernur di Kemendagri bahwasanya dari 6 kabupaten/kota di PBD perbulan Maret 2023, terhitung sebanyak 39.258 kepala keluarga dengan presentasi sebesar 6,41% atau di bawah 10%,” rincinya.
Kaitannya dengan itu, sejumlah upaya yang sudah dilakukan untuk penanganan kemiskinan ekstrim di PBD. Salah satunya adalah implementasi program perlindungan hari tua atau PAITUA.
“Program ini memberikan bantuan tunai langsung kepada setiap manula atau orang tua 65 tahun ke atas kolaborasi antara Pemprov, kabupaten dan kota di PBD sebesar 250.000 per bulan dengan rincian Rp150.000 di tanggung provinsi serta Rp100.000 dari kabupaten/kota. Dan program ini sudah berjalan,” rincinya.
Juga, lanjut Yarangga, ada peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat lanjutan, serta pelatihan homestay dan pemandu wisata tour guide. Kemudian pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif serta pelatihan pemasaran digital.
Upaya lainnya juga seperti yang dilakukan oleh pelaksana layanan pendidikan tambahan yang diprioritaskan bagi orang asli Papua (OAP) untuk membantu persiapan masuk ke perguruan tinggi atau pendidikan kedinasan untuk vokasi.
“Kita tahu bersama di beberapa waktu lalu, pak Gubernur juga sudah melakukan program kerjasama untuk pendidikan vokasi bagi anak anak Papua. Sebanyak 19 orang sudah dikirim ke Cina belajar selama 3 tahun, dan 9 orang ke Los Angeles AS serta 5 orang ke Swiss,” urainya.
Kemudian juga ada penyediaan bantuan biaya bagi pendidikan, peningkatan pemberdayaan masyarakat lokal kampung, pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah provinsi, rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti, penetapan kebijakan program serta skema perlindungan sosial bidang perlindungan dan jaminan sosial dengan mengutamakan dan mengikutsertakan OAP.
Berikutnya juga, melakukan kegiatan ketrampilan bagi masyarakat, penyaluran bantuan sembako bagi masyarakat dalam menyambut bulan Ramadhan serta penyaluran sembako bagi seluruh masyarakat di PBD.
“Ini upaya-upaya yang sudah dilakukan dan akan berjalan terus sehingga harapan Pj Gubernur dan jajaran mempunyai target 7 atau 8 bulan kedepan paling tidak 6,41% kemiskinan ekstrim di PBD iitu bisa turun,” imbuhnya.
Yarangga menekankan pula, bahwa itu juga butuh komitmen dari Bupati/Wali Kota se-wilayah PBD dengan kebersamaan, kolaborasi untuk terus mendorong.
“Sehingga apa yang menjadi arahan kebijakan Pemerintah pusat untuk 2024 harus 0% paling tidak Papua Barat Daya bisa karena motto Kitorang Kuat karena Torang Satu,” pungkasnya.
ZAN
