Koreri.com, Sorong– Setibanya dari Jakarta, Penjabat Gubernur Dr. Drs. Muhammad Musa’ad, M.Si mendadak menggelar rapat dengan seluruh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di ruang rapat utama lantai III Kantor Gubernur Papua Barat Daya (PBD), Rabu (17/4/2024).
Rapat kordinasi (Rakor) yang dihadiri Kapolda Papua Barat Irjen Pol Jhonny Edison Isir, Panglima Koarmada III Laksamana Muda TNI Hersan, Danpasmar 3, Danrem 181/PVT, Kabinda Papua Barat, Danlantamal XIV, Lo Kapolda PBD Kombes Pol Budi, Kapolresta Sorong Kota Kombes Pol Happy Perdana Yudianto, Kapolres Sorong AKBP Agustinus Ndaru, Dandim 1802/Sorong, Ketua Pengadilan Negeri Sorong, Ketua Kejaksaan Negeri Sorong, Pj Wali Kota Sorong, Pj Bupati Sorong dan juga Majelis Rakyat Papua Barat Daya itu berlangsung tertutup untuk media.
“Rapat hari ini ada beberapa agenda yang kita bicarakan, yaitu diantaranya terkait penguatan institusi Forkopimda,” ungkap Pj Gubernur kepada awak media, usai memimpin rapat tertutup.
Dikatakan Musa’ad bahwa, Forkopimda Provinsi PBD harus dikuatkan. Oleh karena itu, pihaknya harus memperkuat anggota Forum ini.
“Ada PP 12 memang tentang Forkopimda, tapi di situ memang tidak dirinci ada anggota bisa ditambahkan sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing. Karena itu kita sepakat untuk kita perluas keanggotaan Forkopimda sebagai wadah berhimpun pimpinan-pimpinan daerah untuk mengkomunikasikan berbagai hal berupaya hal terkait dengan dinamika sosial, politik, ekonomi dan budaya di wilayah Provinsi Papua Barat Daya,” bebernya.
Maka lanjut Musa’ad menjelaskn, struktur Forkopimda akan diperluas dan mekanisme kerjanya juga akan diatur dan diagendakan bagaimana mekanisme kerjanya.
“Dalam hal ini diberikan tanggung jawab kepada Pj Sekda sebagai Sekretaris Forkopimda, untuk menyelesaikan itu dalam waktu yang relatif singkat untuk kemudian menjadi acuan,” bebernya.
Dalam rapat tersebut, orang nomor satu di provinsi Papua Barat Daya itu juga melakukan evaluasi terhadap pemilihan umum yang dilaksanakan di wilayah Provinsi Papua Barat Daya.
Dimana anggota Forkopimda menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh komponen masyarakat yang ada di Provinsi Papua Barat Daya, karena pemilu berjalan dengan lancar, aman, tenang dan damai. Bahkan tingkat partisipasi juga tinggi.
“Untuk pilpres diatas angka delapan puluh satu persen, tapi untuk pileg diatas delapan puluh enam persen. Jadi itu cukup tinggi untuk ukuran provinsi yang baru. Ini cukup memberikan implikasi yang positif bagi pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya. Kita juga mendapatkan penghargaan juga dari Kemendagri, terkait dengan pelaksanaan pemilu dan juga laporan pelaksanaan tahapan pemilu yang disampaikam secara berjenjang sampai di pusat, kita termasuk provinsi dengan kategori terbaik,” tandasnya.
Selain itu, kata Musa’ad, pihaknya juga membahas tentang persiapan Pilkada. Mengingat saat ini sudah mulai proses tahapannya.
“Tadi juga ada beberapa catatan penting yaitu pemutakhiran data pemilih, ini harus dipantau dan dibantu oleh Dukcapil. Bantu KPU untuk memastikan itu. Pengalaman selama Pileg kemarin yaitu distribusi logistik ke daerah yang sulit dijangkau, serta tahapan kampanye juga harus diperhatikan,” imbuhnya.
Mungkin situasi Pilkada nanti, sambungnya, akan sedikit panas dan lebih dinamis. Tapi berkat kesigapan semua pihak terutama pihak keamanan dan juga pimpinan partai politik, kemudian tim sukses, mudah-mudahan diharapkan kerja sama untuk tetap menjaga situasi kondisi di PBD tetap kondusif selama proses Pilkada.
“Tadi kita juga bicara terkait persiapan penerimaan calon pegawai negeri sipil. Yang intinya, kita akan bertemu dulu dengan MenPAN-RB untuk membicarakan persiapan kita terkait dalam proses seleksi. Karena Papua sedikit berbeda dengan provinsi yang lain, kita punya Undang-undang No 2 Tahun 2022, dimana ada kuota yang diberikan kepada OAP yang sampai demgan 80 persen. Kita ingin mendapatkan jaminan supaya 80 persen itu benar-benar menjadi haknya OAP. Jangan sampai karena alasan seleksi, kemudian hak itu tidak bisa dimanfaatkan. Itu yang mau kita bicarakan baik-baik dengan pihak MenPAN-RB, kita harapkan semua sesuai dengan koridor hukum yang ada yaitu OAP 80 persen dan non OAP 20 persen,” tegasnya.
“Kita juga bicara tentang hal-hal lain yang selama beberapa waktu ini terjadi disini, termasuk juga bagaimana meminta kepada Bupati dan Walikota untuk semua proses pelaksanaan anggaran segera dipercepat. Supaya uang itu bisa beredar dan masyarakat bisa mendapatkan manfaat dari peredaran uang yang ada di wilayah kita ini,” harapnya.
Ditambahkan Pj Gubernur, pihaknya juga mengantisipasi adanya propaganda-propaganda dari pihak-pihak tertentu yang sengaja masuk kesini untuk memberikan pernyataan-pernyataan yang tidak mendasar. Ini yang harus diantisipasi, jadi harus ada kontrol dan filter serta harus melakukan konter opini yang dibangun oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
KENN
