Koreri.com, Sorong – Bupati Raja Ampat dua periode Abdul Faris Umlati, S.E., M.Pd resmi terdaftar sebagai Bakal Calon (Balon) Gubernur Papua Barat Daya (PBD) periode 2024-2029.
Politisi Demokrat yang dikenal dengan sapaan AFU ini menjadi kandidat terakhir dan kunci pendaftaran balon Gubernur PBD di partai besutan Oesman Sapta Odang (OSO) ini.
Dokumen balon Gubernur AFU dibawa Ketua Tim Pemenangnya Marthinus Abraham Nasarany, S.H., M.H ke Sekretariat DPD Hanura Provinsi PBD yang berlokasi Jalan Sele Be Solu Km 12, Kota Sorong, Selasa (30/4/2024).
Dalam keterangan persnya kepada wartawan, Marthinus Nasarany menegaskan bahwa semua persyaratan telah lengkap dan AFU siap mengikuti tahapan selanjutnya dari Partai Hanura.
“Semua persyaratan administrasi dari partai Hanura telah kami penuhi dan kita menunggu tim perjaringan bekerja sesuai mekanisme masing-masing internal partai. Kita juga berharap kalau boleh rekomendasi partai Hanura kami dapatkan dan kita optimis untuk itu,” kata Ketua Tim Pemenangan AFU.
Wakil Ketua DPD Demokrat PBD itu menyebutkan dari 4 partai yang ambil formulir yakni Hanura, PKB, PDIP dan PKS, timnya sudah mengembalikan berkas formulir 2 partai yakni PKS dan Hanura.
“Formulir dua partai politik yang sudah dikembalikan yaitu PKS dan Hanura,” sambung mantan Ketua KPU Kabupaten Sorong itu.
Sebelumnya, Ketua Tim Seleksi Matheos E. Selanno, S.T., M.M mengatakan hingga kemarin sudah ada 9 kandidat yang mengambil formulir pendaftaran di Hanura PBD dan baru 5 kandidat yang mengembalikan yaitu Gabriel Assem, Lambert Jitmau, Elisa Kambu, Joppye Wayangkau dan Bernard Sagrim.
“Untuk hari terakhir pendaftaran ditutup pukul 16.00 Wit hari ini dan selanjutnya dilakukan verifikasi berkas untuk disampaikan ke DPP guna dilakukan fit & Propertest. Kemudian dilaksanakan survei elektabilitas dan paling lambat Juni nanti rekomendasi telah dikeluarkan Partai Hanura,” tandasnya.
Selanno juga menambahkan untuk survei sendiri dari pihak partai dalam hal ini DPP Hanura akan menggunakan salah satu lembaga survei yang ada di Indonesia demi menjaga netralitas dan kredibilitas partai.
KENN
