Koreri.com, Sorong – Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Mu’saad bersama Kapolda Papua Barat Irjen Pol Jhonny Edison Isir menandatangani NPHD Pengamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2024.
Teken NPHD dilakukan kedua belah pihak bertempat di Hotel Rilych Panorama Sorong, Sabtu (18/5/2024).
Kapolda dalam keterangannya kepada awak media menyampaikan penyelenggaraan Pilkada sebagaimana amanat UU, Polri itu diberikan tanggungjawab mengamankan setiap tahapan pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
Demikian juga dukungan anggaran yang berasal dari APBD di masing-masing tingkatan. Dalam hal ini, tahapan Pilgub menggunakan APBD Provinsi dan Pilbup/Pilwali menggunakan APBD kabupaten/kota.
“Alhamdulillah, Puji Tuhan dari hasil komunikasi dengan bapak Gubernur, Pemprov Papua Barat Daya memberikan anggaran pengamanan Pilkada sebesar Rp 55 miliar kepada Polda Papua Barat. Maka tentunya kita akan gunakan anggaran ini secara transparan, secara akuntabel dan mempertanggungjawabkannya karena ini akan membiayai strategi dan konsep pengamanan kita terkait Pemilihan Gubernur Papua Barat Daya,” bebernya.
Isir juga menjelaskan secara umum kondisi kamtibnas mencakup 7 kabupaten di Provinsi Papua Barat dan 6 kabupaten/Kota PBD terpantau kondusif.
Parameternya adalah beberapa aktifitas pemerintahan relatif berjalan tanpa ada kendala, aktivitas ekonomi juga berjalan dengan aman dan lancar, begitu pula aktivitas-aktivitas sosial budaya, sosial religi itu pun berjalan normal.
“Kalau kita lihat di dua provinsi ini baik Papua Barat maupun Papua Barat Daya kaitan dengan beberapa indikator utama seperti yang saya sampaikan tadi, kamtibnas secara umum relatif masih aman dan kondusif khususnya di Kota Sorong,” klaimnya.
Memang ada beberapa aspirasi yang disampaikan mahasiswa kepada dirinya selaku Kapolda Papua Barat.
“Nanti akan kita sampaikan ke teman-teman mahasiswa untuk kita adakan evaluasi guna pemantapan kerjasama atau menekankan pada yang sifatnya kegiatan jalanan,” sambungnya.
Kapolda menegaskan pula bahwa PBD masih menjadi wilayah hukum Papua Barat hingga saat ini meski tanggal 29 April 2024 lalu telah ada keputusan Kapolri terkait dengan pembentukan Polda PBD. Demikian juga dengan penetapan wilayah hukum PBD.
Kaitannya dengan itu, Polda Papua Barat hingga saat ini tetap berkoodinasi dengan Pj Gubernur PBD untuk rencana sarana prasarana bagi Polda PBD.
“Kita nanti akan ngecek tempat yang bisa digunakan sebagai kantor sementara Polda PBD dan akan kita lapor ke Mabes Polri agar bapak Kapolri sebagai pimpinan menetapkan pejabat dan operasional kantor sementara. Sebagimana waktu Polda PB dibentuk tahun 2014 dan beroperasional tahun 2015,” urainya.
Kapolda Isir memastikan hal yang berkaitan dengan Polda PBD sudah tidak lama lagi.
“Saya pikir tidak lama hanya saat ini pengamanan Pemilihan Gubernur Papua Barat masih menjadi tugas dan tanggungjawabnya Polda Papua Barat,” pungkasnya.
ZAN
