Koreri.com, Jayapura – Kepolisian Daerah (Polda) Papua terjunkan 3.980 personel untuk mengamankan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) pada 27 November 2024 mendatang.
Wakapolda Papua, Brigjen Pol. Patrige Renwarin, mengatakan untuk kekuatan personel dalam rangka Pilkada yang akan datang tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan Pemilu yang telah lewat.
“Yang pasti 3.980 personel sudah disiapkan untuk pengamanan Pilkada nanti 2024,” ungkap Brigjen Pol. Patrige Renwarin kepada awak media saat kegiatan donor darah di Dermaga Polairud Polda Papua, Kota Jayapura, Kamis (6/6/2024).
Dijelaskan, ada beberapa hal yang mungkin disesuaikan antara lain terkait dengan apakah ada pergeseran tempat pemungutan suara atau tidak, apakah ada ada kebijakan yang dibuatkan penyelenggara untuk satu tempat atau masih dilaksanakan di distrik -distrik yang tentunya akan menyerap banyak sekali anggota Polri yang akan melakukan pengamanan di sana.
“Kita akan melihat perkembangan penyelenggara, apakah akan mengurangi atau menambah TPS? Tentunya juga kita akan libatkan TNI baik di daerah rawan terjadinya gangguan keamanan dan objek vital lainnnya seperti kantor Pemerintah dan penyelenggara,” jelasnya.
Pergeseran Skala Ancaman
Renwarin menekankan dalam melaksanakan pengamanan, ada beberapa sumber yang akan dipakai pihaknya.
Pertama, Polda Papua sendiri akan membuat skala ancaman. Begitu juga Mabes secara nasional dan mereka akan membuat indeks itu.
“Dan kami yakin lebih tahu situasi dan kami akan menggunakan skala ancaman yang akan kami susun. Tiga bulan yang akan datang kami baru bisa melihat itu. Kemudian kita akan membuat skala pola ancaman yang dikirim ke Mabes dan akan membuat skala secara nasional sekaligus akan dikoordinasikan dengan Bawaslu sehingga indeksnya sendiri akan ada,” terangnya.
Renwarin menyebutkan gambaran secara umum terkait kerawanan yang masih ada adalah di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah.
“Pertimbangannya adalah karakteristik masyarakat di dua wilayah itu dan karakteristik daerahnya sendiri. Tentunya kondisi geografis yang mempengaruhi pengiriman logistik dan pelaksanaan sendiri,” sambungnya.
Kedua adalah demografinya karena terjadi persebaran penduduk yang tidak merata di dua wilayah tersebut, baik Papua Pegunungan maupun Papua Tengah. Sehingga ini juga menjadi ancaman dalam pelaksanaan pilkada nanti.
Ketiga, tambah Renwarin, ada beberapa daerah atau kabupaten yang sampai hari ini mereka kesulitan di dalam menyiapkan anggaran untuk pengamanan.
Karena pelaksanaan Pemilihan Bupati, anggarannya full dibiayai oleh kabupaten tidak dibiayai provinsi ataupun pusat.
“Oleh sebab itu, dari keterbatasan yang ada mereka harus mampu mengalokasikan anggaran untuk pengamanan. Faktanya sampai hari ini, karena kesulitan berbagai pesoalan di kabupaten, sehingga masih banyak kabupaten yang tidak memenuhi kebutuhan anggaran yang kita kirim,” akuinya.
Renwarin mengakui ada beberapa kabupaten yang memenuhi kebutuhan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan yang diajukan pihaknya.
“Tetapi masih banyak yang tidak sesuai dengan kebutuhan anggaran yang kita ajukan. Dan ini pasti akan mempengaruhi untuk menentukan daerah rawan,” bebernya.
Kendati demikian, Renwarin memastikan pengamanan akan tetao dilakukan pihaknya.
“Karena sudah menjadi tugas kami untuk melakukan pengamanan, sehingga kami bersama TNI dan Polres-polres akan melakukan pengamanan. Dengan adanya DOB ini memang menjadi tantangan tersendiri,” pungkasnya.
EHO
