Koreri.com, Ambon – Kabar soal kegiatan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Ambon melakukan perjalanan ke Bali dan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) langsung jadi sorotan publik.
Pasalnya, perjalanan itu dilakukan disaat Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon sedang mengalami defisit anggaran.
Hal itu tak lepas dari pernyataan Sekretaris Kota Ambon, Agus Ririmasse pada apel bersama ASN di Balai Kota, Jumat (7/6/2024) lalu, sudah menegaskan bahwasannya semua kegiatan ataupun proyek tahun anggaran 2024 menggunakan PAD terpaksa dihentikan.
Maka, tentunya apa yang dilakukan DWP Kota Ambon ini bisa disebut melanggar perintah pimpinan yang sebelumnya telah melarang adanya kegiatan, karena bisa menjadi beban bagi Pemerintah setempat yang mengklaim saat ini tidak memiliki anggaran.
“Kemarin saya evaluasi ternyata sampai dengan bulan ini kita mengalami defisit. Dengan demikian sesuai dengan petunjuk pimpinan maka saya akan melakukan rapat dengan semua Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Sesuai dengan arahan Penjabat Wali Kota Ambon bahwa beliau tidak mau tinggalkan kota ini dengan utang sehingga dengan demikian seluruh kegiatan yang ada di OPD yang bersumber dari PAD dihentikan. Ini sesuai arahan pimpinan tidak ada boleh jalan, karena anggaran tidak ada jangan buat beban di pemkot karena kita butuh uang yang banyak,” cetus Ririmasse saat apel.
Menyoroti itu, salah satu sumber yang enggan disebutkan namanya mengatakan, menduga keberangkatan DWP ke Bali dan Labuan Bajo ini diduga menelan anggaran ratusan juta rupiah.
Dan anggaran tersebut bersumber dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Desa (DP3MD) Kota Ambon.
Sumber menilai kegiatan DWP yang diduga menghabiskan biaya ratusan juta rupiah ini tentunya sangat menyakiti publik kota Ambon.
Betapa tidak, Ririmasse sendiri secara lantang menyatakan bahwa Pemkot Ambon defisit anggaran. Namun faktanya, masih ada ratusan juta yang digelontorkan untuk kegiatan puluhan anggota DWP ke Bali dan Labuan Bajo, NTT
Menyikapi hal tersebut, Berty Nendisa, Garda PDIP meminta Parlemen setempat segera memanggil Pj. Wali Kota Ambon Dominggus Kaya dan Sekkot Agus Ririmasse untuk memberi penjelasan soal itu.
“Kalau bicara soal defisit, otomatis hal-hal seperti pergi ke Bali dan sebagainya yang tidak tahu tujuannya apa perlu mendapat atensi dari DPRD untuk dipertanyakan. Karena sangat mengganggu kestabilan ekonomi di Kota Ambon,” bebernya.
Pemkot, tegas sumber, harus bertanggung jawab menjelaskan ini.
“Agar masyarakat Kota Ambon tidak mereka-reka, ini kok defisit sementara keuangan daerah diperuntukan untuk hal-hal seperti keberangkatan ke Bali,” tegasnya.
Menurut Berty, perlu dipertanyakan pula untuk apa DWP Kota Ambon memakai uang daerah ketika terjadi defisit di dalam tubuh Pemerintah setempat.
Apalagi, hal ini terjadi ditengah persoalan ekonomi yang sementara mendesak masyarakat Kota Ambon saat ini.
“Masyarakat Kota Ambon sementara terdesak lalu kira-kira apa yang mereka berbuat, berarti itu menyusahkan masyarakat kota Ambon. Saya melihat dari sisi hukum, apapun yang terjadi DPRD Kota Ambon harus memanggil mereka untuk mempertanggungjawabkan persoalan yang mereka buat,” tukasnya.
RED
