Koreri.com, Sorong– Aksi pemalangan yang dilakukan masyarakat adat suku Mpur di Kebar Timur dan kaki gunung doa hingga jembatan kali buaya, Kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Barat Daya, Sabtu (28/6/2025) bakal menimbulkan konflik berkepanjangan.
Kepolisian resort (Polres) Tambrauw diminta untuk segera mengambil langkah cepat melakukan mediasi, mempertemukan para pihak diantaranya pemerintah daerah dengan masyarakat setempat.
Mediasi ini untuk mengatasi tidak terjadi konflik berkepanjangan jika rencana buka palang secara paksa yang dilakukan di wilayah timur Kabupaten Tambrauw itu.
Legislator Papua Barat Daya Frengky Baru mengatakan, langkah cepat Kapolres Tambaruw bersama jajarannya melakukan deteksi dini dengan cara mediasi.
“Saya harap Pak Kapolres Tambrauw bersama jajaran untuk segera melakukan mediasi antara para Tokoh Masyarakat yang melakukan pemalangan di Kebar Timur dengan pemerintah sehingga persoalan ini tidak menjadi masalah yang besar menimbulkan konflik dengan rakyat kecil berkepanjangan, hal itu tolong jangan terjadi,” tegas Frengky Baru kepada koreri.com media telpon celulernya, Minggu (29/6/2025) malam.
Dijelaskan Frengky Baru bahwa masyarakat di 11 Distrik wilayah timur Tambrauw rencana tanggal 1 Juli 2025 mereka membuka palang yang dilakukan tokoh masyarakat setempat jika pihak kepolisian tidak merespon.
“Kapolres sebagai pelindung dan pengayom masyarakat harus tegas tetapi juga humanis dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi sehingga terjadi korban antara masyarakat kecil, pejabat, tokoh masyarakat serta pihak lain,” ujarnya.
Terkait dengan penyebab utama yang berujung pemalangan di daerah Kebar, anggota Fraksi NasDem DPRP Papua Barat Daya ini singgung soal batalnya kunjungan tim Kemendagri ke wilayah calon daerah otonomi baru (DOB) Kabupaten Manokwari Barat.
Menurutnya, pemekaran wilayah daerah otonomi baru Kabupaten Manokwari Barat merupakan tujuan bersama untuk memperpendek rentang kendali pembangunan daerah.
“Saya menilai bahwa terjadi mis komunikasi antara Tim Pemekaran dan Bupati Tambrauw, tidak ada niat untuk membatalkan pemekaran daerah itu cuma mis koordinasi antara pemerintah dengan pemerintah, sebenarnya hal ini tidak terlalu sulit,” ujarnya.
KENN
