Koreri.com, Manokwari – Dokumen Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Raperda RPJMD) Provinsi Papua Barat Tahun 2025 – 2029 resmi diterima Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) setempat.
Raperda RPJMD Pemerintah Provinsi Papua Barat itu diserahkan langsung Gubernur Drs. Dominggus Mandacan, M.Si kepada pimpinan DPRP PB dalam Rapat Paripurna masa persidangan II tahun sidang 2025 di Ballroom Aston Niu Manokwari, Kamis (24/7/2025).
Paripurna DPRP PB yang dipimpin Wakil Ketua II Syamsudin Seknun, S.Sos., S.H., M.H didampingi Ketua Dewan Orgenes Wonggor, S.IP serta Wakil Ketua I Petrus Makbon, S.H juga dihadiri Sekda Drs. Ali Baham Temongmere, M.TP dan jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah.
Gubernur Dominggus dalam penyampaian gambaran Rancangan Perda RPJMD. mengatakan, prioritas pembangunan Papua Barat tahun 2025-2029 telah disinergikan dengan prioritas nasional melalui Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yakni meliputi 7 prioritas pembanguan daerah.
Ke tujuh prioritas pembangunan tersebut meliputi peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial, penguatan ekonomi daerah produktif inklusif dan berbasis potensi lokal, penguatanan ketahanan dan kemandirian pangan melalui pembangunan pertanian dan perikanan berkelanjutan.
Selain itu, penguatan ketahanan sosial budaya serta stabilitas keamanan daerah. Percepatan reformasi borokrasi serta tata kelola pemerintahan berbasis digital.
Keenam, Optimalisasi pemanfaatan otsus untuk pemberdayaan orang asli Papua dan pemerataan pembangunan. Dan, Peningkatan infrastruktur dasar dan konektifitas antar wilayah untuk pemerataan pelayanan dan pertumbuhan ekonomi.
“Untuk mewujudkan visi misi tersebut, telah kami tetapkan 7 tujuan pembangunan, yang dijabarkan ke dalam 26 sasaran, dan 101 indikator kinerja yang akan menjadi alat ukur keberhasilan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan,” rincinya.
Gubernur juga berharap DPRP PB dapat memberikan masukan konstruktif agar RPJMD ini segera ditetapkan sebagai pedoman pembangunan yang inklusif, partisipatif dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.
Untuk menindaklanjuti Raperda RPJMD itu, Wakil Ketua II DPRP PB Syamsudin Seknun, S.Sos., S.H., M.H meminta kepada Fraksi-fraksi agar segera menyiapkan pemandangan umum yang memuat catatan strategis yang berisi saran pembangunan provinsi papua barat dimasa mendatang.
“Karna memiliki deadline, harapan kita pembahasan RPJMD bisa selesai secepatnya, lebih cepat lebih baik, agar kita bisa melulapakan WDP dan fokus untuk papua barat lebih baik kedepan,” ucap Seknun menutup rapat Paripurna.
KENN
