Koreri.com, Manokwari – Ada yang berbeda dalam penutupan Rapat Paripurna DPR Provinsi Papua Barat masa persidangan II tahun 2025 di Ballroom Aston Manokwari, Kamis (24/7/2025).
Di tengah suasana serius penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 serta Raperda RPJMD 2025-2029, sebuah pantun sederhana menggugah seisi ruangan.
Pantun itu dilontarkan oleh Wakil Ketua (Waket) II DPRP Papua Barat, Syamsudin Seknun, S.Sos., S.H., M.H., menjelang penutupan sidang:
“Ballroom Aston Sungguhlah Indah,
Lebih Indah Rumah Kaki Seribu,
Enam Tahun Tak Punya Kantor,
2026 Semoga Terwujud”.
Gelak tawa dan tepuk tangan bergemuruh memecah keheningan. Hadirin pun bersahutan, “Cakeeppppp…!” merespon seru pantun karya “Sang Pujangga Dadakan” Ketua Dewan Orgenes Wonggor.
Dengan senyum lebarnya, sang Gubernur, Drs. Dominggus Mandacan, M.Si, langsung menyambut pantun itu dengan hangat.
Namun di balik gelak itu, tersirat keluh kesah mendalam: enam tahun lamanya DPR Papua Barat bekerja tanpa rumah sendiri, sejak kerusuhan besar 19 Agustus 2019 meratakan gedung parlemen, luka yang belum juga sembuh.
“Ini jadi catatan penting Pemerintah Provinsi Papua Barat. Tapi tentu juga butuh dukungan dari Dewan. Kita harap, tahun 2026 pembangunan gedung DPRP bisa mulai diwujudkan,” ujar Gubernur Dominggus usai rapat, suaranya tenang namun penuh tekad.
Dominggus tak sekadar merespons pantun. Ia mengungkap kembali luka lama: kerusuhan 2019 yang mengguncang Papua Barat, meninggalkan puing-puing bukan hanya fisik, tapi juga harapan dan harga diri rakyat. Gedung-gedung lain di Jayapura, Wamena, Sorong, hingga Fakfak telah dibangun ulang. Namun, rumah demokrasi Papua Barat masih menunggu di balik reruntuhan.
“Kita tidak akan berhenti berjuang,” tegasnya.
Dalam waktu dekat, ia berkomitmen akan menggandeng Ketua DPR dan Ketua MPR untuk melobi langsung ke Pemerintah Pusat, agar janji yang tertunda bisa segera ditepati.
Malam itu, dibawah cahaya lampu kristal Aston yang mewah, terucap satu janji dari seorang pemimpin yang tak ingin menyerah:
“Tahun 2026 awal, kita akan memulai. Kita akan usahakan pembangunan kantor DPRD Provinsi Papua Barat.”
Bagi para wakil rakyat yang hadir malam itu, sidang bukan lagi hanya sekadar laporan tahunan. Itu adalah pengingat: bahwa membangun Papua Barat bukan hanya soal angka dan program, tapi tentang martabat, tentang sebuah rumah yang layak bagi suara rakyat.
Dan malam itu, sebuah pantun telah menggetarkan ruangan, membuka pintu harapan yang lama tertutup puing.
KENN
