Koreri.com, Sorong – Pembangunan transportasi menjadi sektor prioritas yang dibutuhkan Provinsi Papua Barat Daya sebagai daerah otonomi baru saat ini.
Menjadi sektor prioritas tentu membutuhkan kolaborasi antara Pemerintah pusat dengan daerah dalam mendorong transportasi darat, laut maupun udara.
Kepala Dinas Perhubungan PBD Viktor F. Salossa mengatakan akan menata kembali angkutan dalam kota kemudian merangkul pengemudi luar kota karena banyak terminal bayangan yang ada di Sorong.
“Terutama pihak swasta. Kalau dari Damri selama ini pelayanannya sudah masuk di wilayah daerah gunung dari Kabupaten Sorong Selatan, Tambrauw hingga turun ke Kabupaten Sorong,” terangnya kepada awak media seusai mengikuti upacara peringatan HARHUBNAS tahun 2025 di lapangan apel kantor Wali Kota Sorong, Rabu (17/9/2025).
Untuk sektor transportasi udara, lanjut Solossa, Pemerintah daerah mempunyai kewenangan terkait dengan lapangan terbang. Sementara kewenangan pemerintah pusat tinggal lakukan penguatan mendukung hadap program-program daerah.
“Kemudian ada bagian yang kita sharing terkait dengan sarana prasarana, Seperti di dalam bandara, kita bangun penerangan-penerangan. Jadi kalau mereka minta dukungan, maka kita dukung,” lanjutnya.
Lebih lanjut dijelaskan Salossa bahwa pihaknya bersama Pemerintah pusat sementara mempersiapkan hal yang berkaitan dengan penetapan bandara Domine Eduard Osok sebagai Bandara Internasional, terutama penyiapan personel maupun sarana prasarana yang masih kurang.
Walaupun telah dilakukan persiapan terhadap sarana yang ada, maskapai tetap harus berupaya untuk saling kolaborasi terutama dalam membuka rute penerbangan keluar masuk Bandara DEO sebagai pintu masuk di Tanah Papua.
“Sudah ada penerbangan private masuk dari luar secara langsung. Namun diharapkan bahwa tidak lagi penerbangan tersebut masuk ke Jakarta, Makasar tapi langsung masuk Sorong,” harapnya.
Selanjutnya sektor laut, pihaknya selama ini telah berupaya mendorong terutama masalah administrasi terkait dengan kewenangan terhadap pembangunan dermaga yang ada.
“Karena ketika Papua Barat serahkan ke PBD, belum ada Pelabuhan,” beber Solossa.
Ia menambahkan, pada tahun ini juga, Pemprov PBD mendapat bantuan dua unit kapal dari Pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan. Dua Kapal tersebut melayani masyarakat Raja Ampat dan Sorong, serta Pulau Dom, Pulau Ram, Pulau sop dan Jefman secara gratis alias tanpa dipungut biaya.
Sehingga Dinas Perhubungan PBD akan bangun dermaga di pulau Sop dan Ram yang bersumber dari APBD 2025 ini.
“Kami mengajak masyarakat suka tidak suka masalah perhubungan ini penting sehingga ketika ada program yang masuk di daerah tolong masyarakat dukung terutama dari penyiapan untuk lahan siapakan dengan baik saya rasa pemerintah akan masuk setuju juga di papua barat daya,” pungkasnya.
KENN
