Koreri.com, Timika – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mimika mulai menyusun Dokumen Indeks Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2025.
Langkah ini diawali dengan kegiatan Seminar Pendahuluan yang berlangsung di ruang pertemuan Bappeda Mimika, Papua Tengah, Kamis (6/11/2025).
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Frans Kambu, mewakili Bupati Mimika.
Turut hadir Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Scienray Aris Morin serta narasumber dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang, Prof. Dr. Abdullah Said bersama tim ahli.
Menurut Frans Kambu, pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilar utama dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memperluas akses pelayanan publik.
Namun, kata dia, keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari banyaknya proyek fisik, tetapi juga dari kualitas, ketahanan, serta manfaatnya bagi masyarakat.
“Indeks ini akan menjadi kompas baru pembangunan Mimika agar kita tidak hanya membangun lebih banyak, tetapi juga membangun lebih baik,” tegas Frans.
Penyusunan Indeks Kualitas Infrastruktur Kabupaten Mimika menjadi langkah awal penting dalam membangun sistem perencanaan yang berbasis data dan bukti (evidence-based policy).
Melalui kegiatan ini, Bappeda Mimika berupaya menghadirkan Kamus Indikator Infrastruktur, yang akan menjadi acuan utama dalam pengumpulan, pengolahan, dan interpretasi data lintas sektor.
Frans Kambu menekankan, inisiatif ini bukan sekadar pekerjaan teknis, melainkan tonggak menuju tata kelola pembangunan yang lebih cerdas, adaptif, dan berkelanjutan.
Beberapa tujuan utama penyusunan indeks ini antara lain:
1. Menyediakan standar indikator yang konsisten untuk menilai kualitas infrastruktur di seluruh wilayah Mimika — mulai dari jalan, air bersih, perumahan, sanitasi, energi, hingga telekomunikasi.
2. Menghasilkan formula penghitungan berbasis data agar kebijakan yang lahir mencerminkan kondisi riil di lapangan.
3. Mewujudkan integrasi data lintas sektor agar seluruh perangkat daerah memiliki persepsi dan arah kebijakan yang sama.
4. Menghadirkan sistem monitoring dan evaluasi pembangunan yang transparan, akuntabel, dan mendukung pelaksanaan RPJMD Kabupaten Mimika 2025–2029.
Frans berharap, seminar pendahuluan ini menjadi wadah produktif untuk menyatukan pemahaman dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat.
Ia juga mengingatkan pentingnya keterbukaan, ketelitian, dan koordinasi lintas sektor agar dokumen yang dihasilkan tidak hanya ilmiah, tetapi juga aplikatif dan operasional.
“Data yang akurat dan konsisten adalah fondasi utama keberhasilan indeks ini. Dari sinilah arah pembangunan Mimika yang maju, terkoneksi, dan berdaya saing akan dimulai,” ujarnya.
Seminar ini diikuti oleh perwakilan berbagai perangkat daerah, di antaranya Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, BPBD, Diskominfo, serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan.
Melalui penyusunan Indeks Kualitas Infrastruktur ini, Pemkab Mimika menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pembangunan yang tidak hanya besar secara fisik, tetapi juga bermakna bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.
TIM
