Koreri.com, Timika – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Papua Tengah mendesak para pemilik toko emas yang selama ini membeli emas dari pendulang tradisional untuk bersikap terbuka kepada publik terkait alasan penutupan usaha mereka.
Lembaga tersebut menilai terdapat indikasi informasi yang ditutup-tutupi sehingga memicu ketidakpastian di tengah masyarakat.
YLBH Papua Tengah menyatakan bahwa selama ini pihak toko emas belum memberikan penjelasan yang transparan kepada publik maupun kepada para pendulang tradisional mengenai penyebab penutupan toko.
Kondisi itu akhirnya memicu kecurigaan serta spekulasi di masyarakat.
“Kami melihat ada sesuatu yang tidak disampaikan secara terbuka. Jika memang tidak ada yang salah, seharusnya pihak toko berani menjelaskan kepada publik. Keterbukaan justru akan mendapat dukungan masyarakat,” ujar Direktur YLBH Papua Tengah Yoseph Temorubun dalam keterangan tertulisnya nya kepada Koreri.com, Minggu (1/3/2026).
Ia juga menegaskan kesiapan YLBH Papua Tengah memberikan pendampingan hukum apabila diperlukan untuk mengungkap persoalan yang selama ini dianggap “tersandera”.
Selain itu, YLBH Papua Tengah meminta Presiden Prabowo Subianto, agar membentuk tim independen guna menyelidiki penyebab penutupan toko emas yang dinilai berdampak luas terhadap stabilitas daerah.
Pasalnya, penutupan toko emas tidak hanya berdampak pada aktivitas perdagangan, tetapi juga berpengaruh terhadap keamanan dan perekonomian masyarakat di Kabupaten Mimika. Mengingat pendulang emas tradisional yang sebagian besar berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, selama ini menjadi salah satu penggerak ekonomi lokal.
YLBH Papua Tengah mengungkapkan bahwa persoalan penutupan toko emas bukan kali pertama terjadi.
Sebelumnya, para pendulang bahkan telah dua kali menggelar demonstrasi di kantor DPRK Mimika serta mengikuti rapat dengar pendapat dengan DPRK setempat. Namun hingga kini, pihak toko emas dinilai belum memberikan penjelasan yang transparan.
“Kami menilai alasan yang disampaikan kepada pendulang masih tidak jelas. Ada indikasi informasi penting yang belum dibuka,” tegas Yoseph.
YLBH Papua Tengah berharap adanya keterbukaan dari semua pihak agar persoalan ini tidak terus menimbulkan keresahan di tengah masyarakat serta tidak mengganggu stabilitas ekonomi daerah.
TIM
